Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyebut belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 berpotensi menembus Rp 4.000 triliun untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Pemerintah merancang belanja tersebut untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, produktivitas, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan konektivitas infrastruktur.
Suahasil menilai kenaikan skala belanja negara harus diikuti tanggung jawab untuk memastikan anggaran memberikan dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Advertisement
"Ibu Bapak mungkin bisa melihat R-APBN 2027 kita desain sehingga kemungkinan besar ini pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia belanja negara melebihi Rp 4.000 triliun,” kata Suahasil dalam forum bisnis di Jakarta, dikutip Jumat, (25/9/2026).
Menurut Suahasil, pemerintah akan mengarahkan belanja negara agar bersinergi dengan investasi, Danantara, dan sektor keuangan. Pemerintah juga akan mempertajam belanja melalui peningkatan efisiensi dan ketepatan sasaran, bukan sekadar memangkas anggaran.
“APBN juga harus terus mempertajam belanja, meningkatkan efisiensi belanja dan targeting, bukan sekadar potong anggaran,” ujarnya.
Di sisi penerimaan, pemerintah menargetkan peningkatan tax ratio melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis pajak, dan implementasi sistem perpajakan Coretax. Suahasil mengatakan, sistem tersebut diharapkan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan.
Pemerintah juga mempertahankan fungsi pajak sebagai instrumen pemberian insentif untuk menjaga daya beli, memperkuat investasi, dan meningkatkan daya saing. Suahasil menyebut pemerintah memberikan pembebasan, pengurangan, dan tarif khusus pajak bagi sejumlah kelompok dan sektor usaha.
Suahasil memperkirakan insentif pajak pada 2026 mencapai sekitar 2,2% terhadap produk domestik bruto. Dengan tax ratio sekitar 10,1%, ia menyebut rasio penerimaan secara teoritis dapat mencapai sekitar 12,3% apabila nilai insentif tersebut diperhitungkan.
"Uang tersebut tidak hilang karena insentif pajak itu beredar di tengah-tengah perekonomian kita,” tutur Suahasil.
Postur Sementara RAPBN 2027 Disepakati: Pendapatan dan Belanja Naik Rp 9,1 Triliun
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengungkapkan bahwa postur sementara RAPBN 2027 mencatat pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 3.435,1 triliun serta belanja negara sebesar Rp 4.106,3 triliun. Kedua pos tersebut masing-masing meningkat Rp 9,1 triliun dibandingkan Nota Keuangan 2027.
Pendapatan negara dan hibah meningkat dari semula Rp 3.426,0 triliun menjadi Rp 3.435,1 triliun. Kenaikan tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan yang naik dari Rp 2.908,0 triliun menjadi Rp 2.912,0 triliun, serta PNBP yang naik dari Rp 517,4 triliun menjadi Rp 522,5 triliun.
"Postur sementara RAPBN tahun anggaran 2027, penerimaan pendapatan negara dan hibah Rp 3.435,1 triliun, selisih Rp 9,1 triliun," kata Said dalam rapat Banggar DPR RI, Senin (7/9/2026).
Secara rinci, penerimaan pajak meningkat dari Rp 2.591,4 triliun menjadi Rp 2.593,4 triliun. Kepabeanan dan cukai meningkat dari Rp 316,6 triliun menjadi Rp 318,6 triliun, sedangkan penerimaan hibah tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar Rp 0,7 triliun.
Dari sisi pengeluaran, pemerintah dan Banggar menyepakati kenaikan belanja negara dari Rp 4.097,2 triliun menjadi Rp 4.106,3 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat yang meningkat dari Rp 3.362,2 triliun menjadi Rp 3.371,3 triliun.
Belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) yang naik dari Rp 1.504,7 triliun menjadi Rp 1.513,8 triliun. Sementara itu, belanja non-K/L bertahan sebesar Rp 1.857,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) tetap sebesar Rp 735,0 triliun.
Defisit Anggaran
Meski target pendapatan dan belanja meningkat, posisi keseimbangan primer dan defisit anggaran dipastikan tidak berubah. Keseimbangan primer tetap defisit Rp 20,9 triliun, sedangkan defisit anggaran berada di angka Rp 671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB.
"Pembiayaan Rp 671,2 triliun, pembiayaan utang Rp 876,3 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp 203,94 triliun, pemberian pinjaman negatif Rp 1,49 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp 0,3 triliun," ujar Said.
Dengan demikian, pemerintah dan Banggar sepakat mempertahankan defisit RAPBN 2027 pada level Rp 671,2 triliun meskipun terdapat penyesuaian angka pada pos pendapatan dan belanja.