Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan ekonomi serta keuangan nasional.
Langkah tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam pertemuan lintas lembaga yang digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Advertisement
Dasco menegaskan bahwa koordinasi intensif ini dilakukan bukan untuk mencampuri atau mengambil alih kewenangan masing-masing institusi. Fokus utamanya adalah menyelaraskan arah kebijakan agar langkah sektor fiskal, moneter, industri keuangan, dan investasi negara berjalan selaras dan tidak bergerak sendiri-sendiri.
"Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, melainkan untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandatnya masing-masing. Namun, ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri," tegas Dasco.
Bangun Komunikasi dan Bahas Isu Strategis
Dasco menambahkan, komunikasi berkala antarlembaga sangat krusial agar setiap institusi dapat memahami secara utuh arah kebijakan maupun tantangan yang dihadapi oleh lembaga lain.
"Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya secara independen, tetapi arah kebijakan ekonomi perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan lembaga turut memaparkan perkembangan kondisi ekonomi terkini, berbagai skenario kebijakan strategis, serta isu-isu krusial yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur BI Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.