HPAL Sambalagi: Langkah Baru Hilirisasi Nikel Hijau dari Bumi Sulawesi

HPAL memiliki posisi penting dalam pengolahan nikel laterit karena karakteristik bahan bakunya berbeda dengan bijih yang lebih sesuai untuk proses peleburan konvensional. Melalui proses hidrometalurgi, nikel dan kobalt dapat diekstraksi untuk menghasilkan produk antara yang selanjutnya masuk ke rantai pasok material baterai. Di Sambalagi, proses tersebut diterapkan dalam skala industri besar.

Xu mengatakan satu unit autoclave di fasilitas tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 30.000 ton kandungan nikel per tahun. Dengan tiga unit, kapasitas keseluruhan proyek ditargetkan mencapai sekitar 90.000 ton kandungan nikel per tahun.

"Untuk satu autoclave, kapasitasnya sekitar 30.000 ton nikel metal per tahun. Jadi kalau tiga unit, targetnya sekitar 90.000 ton," kata Xu.

Besarnya kapasitas tersebut menunjukkan bahwa proyek ini tidak dibangun sekadar untuk menguji teknologi. Sambalagi diproyeksikan menjadi fasilitas produksi berskala besar yang terhubung dengan rantai industri nikel dan material baterai.

Pembangunan fasilitas ditargetkan selesai pada akhir 2026. Jika berjalan sesuai rencana, kegiatan produksi akan dimulai pada kuartal pertama 2027.

Bersamaan dengan itu, proyek ini membawa target penyerapan tenaga kerja. Xu memperkirakan sekitar 5.000 pekerja akan terserap dalam kegiatan proyek dan operasional yang terkait dengan pengembangan fasilitas.

"Target kami sekitar 5.000 pekerja," ujarnya.

Kolaborasi yang dibangun Sambalagi juga memiliki dimensi lintas negara. Indonesia, China, dan Korea Selatan dipertemukan dalam satu proyek yang menghubungkan sumber daya mineral dengan teknologi pengolahan serta kebutuhan industri material baterai.

"Kami ingin membangun model investasi hijau antara Indonesia, China, dan Korea yang bisa memberikan manfaat bagi industri dan masyarakat," kata Xu.

Klaim sebagai proyek hijau tidak hanya muncul dari narasi mengenai teknologi HPAL. PT Vale menyebut Proyek Morowali yang mencakup tambang dan fasilitas pengolahan di Sambalagi dirancang untuk mencapai net-zero emissions.

Dalam pengembangan HPAL Sambalagi, perusahaan juga menyebut fasilitas tersebut sebagai pabrik pengolahan nikel berkarbon rendah. Rancangan menuju Net Zero Emissions telah dimasukkan sejak tahap perencanaan proyek.

Salah satu instrumen yang disiapkan adalah pemanfaatan waste heat recovery, yakni pemulihan panas dari proses industri agar dapat digunakan kembali, serta pemanfaatan energi surya untuk mendukung kebutuhan operasional. Pendekatan ini ditujukan untuk menekan penggunaan energi sekaligus mendukung operasi fasilitas dengan emisi karbon yang lebih rendah.

Artinya, label rendah karbon Sambalagi tidak semata-mata diletakkan pada teknologi HPAL. Rancangan energi dan pemanfaatan panas dalam proses produksi juga menjadi bagian dari strategi pengurangan emisi.

Namun, proyek tersebut tetap harus berhadapan dengan persoalan keekonomian. Teknologi rendah karbon harus berjalan bersamaan dengan kemampuan fasilitas menjaga biaya produksi ketika harga nikel dan nilai bahan baku berubah.

Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto mengatakan efisiensi menjadi salah satu dasar perancangan HPAL Sambalagi. Fasilitas tersebut, kata dia, dirancang dengan produktivitas tinggi dan kebutuhan modal yang kompetitif.

"Kami desain HPAL ini sebagai salah satu HPAL yang paling produktif dan efisien. Secara capital intensity mungkin paling rendah dari yang sudah dibangun di Indonesia," kata Bernardus.

Menurut dia, perubahan harga bahan baku menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi industri. Namun, Bernardus tetap melihat prospek keekonomian fasilitas Sambalagi.

"Memang saat ini kita menghadapi beberapa tantangan, misalkan ada bahan baku yang nilainya melonjak dan lain sebagainya. Tapi saya tetap berkeyakinan bahwa produksi ESPA yang ada di Sambalagi ini akan membawa nilai keekonomian yang sangat baik," ujarnya.

Bagi PT Vale, manfaat proyek juga tidak hanya dihitung dari produksi dan keuntungan perusahaan. Operasi di Sulawesi Tengah, kata Bernardus, juga berkaitan dengan kontribusi kepada negara dan pemerintah daerah melalui skema yang berlaku bagi perusahaan pemegang IUPK.

"Bukan hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kontribusi kepada pemerintah daerah di Morowali dan juga di Sulawesi Tengah," katanya.

Bernardus menyebut salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah IUPK Profit Sharing sebesar 10 persen dari keuntungan bersih perusahaan yang telah diaudit.

"10 persen dari keuntungan PT Vale yang didapatkan dari operasional di Sulawesi Tengah itu akan dibayarkan kepada negara," ujar Bernardus.

Dana tersebut selanjutnya didistribusikan sesuai ketentuan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

"PT Vale akan membagikan 10 persen dari keuntungan bersih yang didapatkan dari Sulawesi Tengah itu kembali kepada negara. Nanti didistribusikan sesuai dengan aturan yang ada kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten," katanya.

Di luar teknologi dan ekonomi, pembangunan HPAL Sambalagi juga membawa agenda lain: bagaimana kawasan industri dapat tumbuh berdampingan dengan masyarakat dan lingkungan.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan manfaat pembangunan tidak seharusnya hanya dirasakan perusahaan atau pelaku industri. Masyarakat di sekitar kawasan juga harus memperoleh akses terhadap fasilitas yang mendukung kehidupan mereka.

"Kita ingin masyarakat sekitar juga mendapatkan manfaat. Fasilitas sosial kita bangun dari awal, seperti lapangan olahraga, masjid, pasar, dan lapangan sepak bola," ujar Roeslani.

Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai bagian dari kawasan, bukan sekadar berada di luar pagar industri.

Roeslani juga menekankan aspek lingkungan dalam pengembangan kawasan. Pemerintah mendorong kawasan tersebut mengadopsi konsep yang lebih rendah emisi, termasuk melalui pemanfaatan energi surya dan panas.

"Kita ingin kawasan ini menjadi kawasan yang hijau, aman dan nyaman. Ada penggunaan panel surya dan juga pemanfaatan panas," katanya.

Konsep tersebut ditempatkan dalam agenda Indonesia menuju net zero emission pada 2060. Pemerintah berharap pendekatan yang dikembangkan di Sambalagi dapat menjadi model bagi kawasan ekonomi lainnya.

"Harapannya, model seperti ini bisa direplikasi di kawasan-kawasan ekonomi lainnya," ujar Roeslani.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Arniwaty Lamadjido mengatakan pemerintah daerah mendukung pengembangan kawasan industri Sambalagi, termasuk pembangunan fasilitas HPAL. Namun, dukungan tersebut tetap diarahkan agar keberadaan industri memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Menurut Reny, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah berkembangnya investasi berskala besar. Keterlibatan warga sekitar perlu diperkuat, baik melalui kesempatan kerja maupun pembangunan fasilitas yang menunjang kehidupan masyarakat.

"Kita ingin kawasan ini bisa melibatkan masyarakat. Bukan hanya industrinya yang berkembang, tetapi masyarakat di sekitar juga harus mendapatkan manfaat," ujar Reny.