Liputan6.com, Jakarta - Peralihan kegiatan belajar mengajar ke sistem daring di Sulawesi Selatan ikut mengubah pola penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama siswa belajar dari rumah, layanan MBG ke sekolah untuk sementara tidak diberikan agar makanan yang disiapkan tidak berakhir mubazir karena tidak dikonsumsi para murid.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Makassar, Handayani, mengatakan operasional penyaluran MBG mengikuti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ketika sekolah tidak menggelar pembelajaran tatap muka, layanan MBG juga dihentikan sementara.
Advertisement
“Selama tidak ada KBM tatap muka, layanan tidak diberikan. Kami menyesuaikan dengan surat edaran yang ada,” kata Handayani, Senin (14/9/2026) kemarin.
Menurut Handayani, penghentian sementara tersebut dilakukan seiring kebijakan pemerintah daerah yang menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah kondisi distribusi BBM yang sedang terkendala.
Pihak KPPG Makassar juga terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kota, terkait mekanisme penyaluran MBG di masing-masing jenjang pendidikan.
"Koordinasi yang dimaksud itu terkait pendistribusian paket MBG selama masa PJJ. Jadi karena dinas pendidikan tingkat kota dan provinsi menerbitkan SE terkait PJJ maka kami melakukan kordinasi terkait operasional pendistribusian MBG di sekolah untum setiap jenjang pendidikan. Jika sekolah pjj, otomatis tidak ada layanan MBG," ujarnya.
PJJ Berlaku 14-18 September
Kebijakan pembelajaran daring sebelumnya diambil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman sebagai langkah untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah persoalan distribusi BBM dan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah.
"Pembelajaran tetap berlangsung, hanya saja tidak tatap muka langsung. Sifatnya sementara selama satu minggu dan akan kami evaluasi melihat kondisi di lapangan," ujar Andi Sudirman
Berdasarkan surat edaran Pemprov Sulsel, pembelajaran bagi satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-Sulsel dilaksanakan secara daring mulai 14 hingga 18 September 2026.
Meski pembelajaran dilakukan dari rumah, satuan pendidikan tetap diwajibkan memastikan proses belajar berjalan efektif dan bermakna. Guru dan tenaga kependidikan juga tetap ditugaskan secara piket atau terbatas untuk pelayanan administrasi serta koordinasi program sekolah.
Dalam ketentuan PJJ tersebut, sekolah juga diwajibkan berkoordinasi aktif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing. Koordinasi dilakukan untuk mengatur proses pengantaran atau penyaluran MBG selama masa pembelajaran daring sehingga makanan yang telah disiapkan tidak terbuang karena tidak dikonsumsi siswa.
Penyaluran MBG dapat kembali diaktifkan setelah satuan pendidikan yang bersangkutan kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Selain menerapkan PJJ pada satuan pendidikan di bawah kewenangan provinsi, Pemprov Sulsel juga berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar dan pemerintah kabupaten/kota lainnya di seluruh Sulawesi Selatan. Pemkab dan pemkot dapat menyesuaikan pola pembelajaran dengan kondisi ketersediaan BBM di wilayah masing-masing.
"Kami telah berkoordinasi Bapak Walikota Makassar dan akan dilakukan kebijakan yang sama untuk sekolah pada tingkat kewenangannya. Untuk kabupaten kota lainnya dapat menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing,” tandas Andi Sudirman.