Liputan6.com, Jakarta - Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan nasib pengalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia memastikan proses penyelesaiannya tetap berjalan meski posisi Menteri Keuangan kini beralih dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara.
Rosan menegaskan pergantian pimpinan di Kemenkeu tidak memengaruhi program-program pemerintah yang berjalan lintas kementerian. Pihaknya berencana menggelar pertemuan dengan Menkeu baru pada pekan ini untuk membahas tindak lanjut pengalihan utang tersebut.
Advertisement
"Saya rasa tidak ada masalah karena pergantian. Tadi saya sempat bicara dengan Pak Suahasil, semua program yang masih berjalan atau outstanding akan segera kita bahas bersama," ungkap Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
"Kami sudah berjanji untuk bertemu minggu ini, antara hari Kamis atau Jumat, guna menindaklanjuti beberapa hal yang berhubungan dengan Danantara maupun Kementerian Investasi," sambungnya.
Sebagai informasi, Menteri Keuangan periode 2025–2026, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya menyebut pengambilalihan pengelolaan utang Kereta Cepat Whoosh dijadwalkan mulai berlangsung pada 15 September 2026. Rosan menegaskan kembali bahwa jadwal tersebut tidak terganggu.
"Tim langsung bekerja. Mudah-mudahan minggu ini semuanya bisa beres," tegas Rosan.
Utang Whoosh Resmi Dialihkan ke Kemenkeu
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pengelolaan utang proyek KCJB Whoosh akan mulai dialihkan ke Kemenkeu pada 15 September 2026. Meski begitu, skema rinci penanganan pembayaran utang tersebut masih difinalisasi.
"Masih didiskusikan. Yang jelas akan diserahkan ke kami kira-kira 15 September," kata Purbaya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Libatkan Perusahaan BUMN di Bawah Kemenkeu
Dalam skema pengelolaan utang Whoosh, Kemenkeu berencana melibatkan perusahaan Special Mission Vehicle (SMV). Purbaya sempat membuka peluang penggunaan lebih dari satu SMV agar pengelolaan beban utang berjalan optimal.
"Kami bisa melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan. Bisa dua, yang kecil dan yang besar. Kami lihat nanti skema yang paling pas seperti apa," jelas Purbaya kala itu.
Mandat APBN dan Pelibatan PT PII
Rencana pengalihan pengelolaan utang Whoosh ini juga tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Dalam dokumen tersebut, pemerintah berencana menunjuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII sebagai SMV Kemenkeu untuk menjalankan mandat pengelolaan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
PT PII ditugaskan melakukan penjaminan bersama dengan menanggung terlebih dahulu porsi jaminan berdasarkan skema first loss basis. Untuk memitigasi risiko penjaminan, pemerintah menyiapkan langkah pemantauan berkala, pelaporan kinerja, serta koordinasi ketat dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Selain itu, penguatan manajemen risiko di internal PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI turut dilakukan sebagai lapisan perlindungan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari potensi risiko beban proyek.