Pemimpin Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara Akan Bertemu, Isu Cerai dari UK Santer

Pertemuan ini disebut turut dihadiri pemimpin Sinn Fein Mary Lou McDonald, yang partainya memperjuangkan penyatuan Irlandia.

oleh Khairisa FeridaDiterbitkan 14 September 2026, 12:23 WIB
Tampak di gambar adalah Union Jack, bendera nasional resmi United Kingdom yang menggabungkan simbol-simbol dari tiga negara penyusunnya yaitu Inggris, Skotlandia, dan Irlandia Utara. (Dok. A Perry/Unsplash)

Liputan6.com, London - Para menteri pertama atau kepala pemerintahan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dijadwalkan bertemu di Cardiff pada Senin (14/9/2026) untuk membahas kemungkinan keluar dari United Kingdom (UK)—negara kesatuan yang selama ini menaungi Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, sekaligus memperkuat kerja sama di antara ketiga wilayah tersebut. Demikian menurut laporan The Telegraph seperti dikutip Anadolu.

Menteri Pertama Skotlandia John Swinney, Menteri Pertama Wales Rhun ap Iorwerth, dan Menteri Pertama Irlandia Utara Michelle O'Neill diperkirakan akan menandatangani nota kesepahaman yang menyerukan peningkatan kerja sama dalam isu ekonomi, energi, Eropa, dan konstitusional.

Kesepakatan itu diperkirakan akan menegaskan bahwa Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara berhak menentukan sendiri masa depan konstitusional masing-masing melalui proses demokratis.

Pertemuan tersebut akan berlangsung di tengah kembali menguatnya perdebatan mengenai kemerdekaan Skotlandia dan penyatuan Irlandia.

Isu penyatuan Irlandia kembali menjadi sorotan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya "sangat ingin" melihat Irlandia bersatu. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Irlandia Micheal Martin di Dublin pada Sabtu (12/9), Trump bahkan menyebut penyatuan itu sebaiknya terjadi sekarang.

"Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi saya ingin mengatakan bahwa saya sangat ingin melihat Irlandia bersatu," kata Trump.

"Saya pikir itu akan menjadi pencapaian besar bagi semua pihak jika benar-benar terjadi. Menurut saya, pada akhirnya hal itu akan terjadi. Kalau memang begitu, sekalian saja sekarang."

Berdasarkan Perjanjian Jumat Agung (Good Friday Agreement), referendum mengenai status konstitusional Irlandia Utara dapat digelar jika ada indikasi bahwa mayoritas pemilih akan memilih agar wilayah tersebut keluar dari Britania Raya dan menjadi bagian dari Irlandia yang bersatu.

Swinney pada Minggu (13/9) mengatakan bahwa untuk pertama kalinya Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dipimpin oleh partai-partai yang sama-sama mendorong perubahan hubungan wilayah mereka dengan Britania Raya. Menurutnya, kondisi itu menjadi perkembangan penting dalam perdebatan mengenai masa depan Britania Raya.

"Untuk pertama kalinya, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dipimpin oleh menteri pertama yang mendukung kemerdekaan," kata Swinney.

Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya dukungan terhadap perubahan konstitusional.

Swinney mengatakan pembicaraan di Cardiff diperkirakan akan berfokus pada kerja sama di antara ketiga wilayah tersebut serta pendekatan masing-masing terhadap perubahan status konstitusional.

Sementara itu, Perdana Menteri UK Andy Burnham mengatakan referendum kemerdekaan Skotlandia dapat kembali digelar jika terdapat konsensus yang jelas di Skotlandia untuk mengadakannya.

Namun, Burnham kemudian mengirim surat kepada Swinney untuk menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mendukung digelarnya referendum kemerdekaan Skotlandia yang baru sebelum pemilihan umum berikutnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini belum ada konsensus di Skotlandia untuk kembali menggelar referendum kemerdekaan. Menurutnya, juga belum ada bukti jelas bahwa mayoritas masyarakat Irlandia Utara ingin keluar dari UK.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya