Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah membuat program hilirisasi kakao dari 2025-2027 menyasar 247.260 hektar (ha) lahan kakao petani, untuk memastikan pasokan bahan baku industri hilir. Upaya yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan pasokan bahan baku itu melalui peremajaan kakao rakyat dan perluasan lahan kakao.
Peremajaan kakao dilakukan untuk menaikkan produktivitas kebun petani yang menurun karena rata-rata berumur tua. Direktur Perbenihan Perkebunan, Kementerian Pertanian Ebi Rubianti menuturkan, posisi Indonesia turun drastis sebagai produsen kakao dunia. Kini Indonesia berada di urutan 7 dengan produksi 200 ribu ton dari nomor tiga dunia.
Advertisement
Ia mengatakan, penyebab penurunan itu karena banyak tanaman produktivitasnya menyusut karena sudah berumur tua. Rata-rata produktivitas kakao dalam negeri 700-800 kilogram (kg) per hektare (ha), padahal di negara lain mencapai 1,5 ton/ha.Seiring hal itu, program hilirisasi kakao dirancang dari 2025-2027 menyasar 247.260 ha lahan kakao petani untuk memastikan pasokan bahan baku untuk industri hilir.
“Ada dua program utamanya yakni peremajaan kakao rakyat dan perluasan lahan kakao,” ujat dia dalam webinar Hari Kakao Nasional: Momentum Mendorong Hilirisasi untuk Kesejahteraan Petani, seperti dikutip dari Antara, Jumat, (11/9/2026).
Perluasan areal kebun kakao sekitar 200 ha telah terlaksana pada 2025 dan peremajaan 4.066 ha. Sementara itu, pada 2026, pemerintah membidik perluasan areal sekitar 71.722 ha dan peremajaan 102.488 ha. Pada 2027, dengan target 59.974 ha terdiri perluasan 19.700 ha dan peremajaan 40.274 ha.
Selain itu, pemerintah memberikan bantuan benih sebanyak 1.000 batang per hektare dan bantuan upah kerja.
Untuk mempercepat program hilirisasi, Ebi mengatakan, saat ini tengah direvisi Keputusan Menteri Pertanian No. 25/Kpts/Kb.020/5/2017 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao.
BPDP Sediakan Anggaran
Di sisi lain, Plt Kepala Divsisi Penyaluran Dana Program Pangan dan Hilirisasi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Arfie Thahar menuturkan, pihaknya menyediakan anggaran untuk program peremajaan perkebunan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan, baik dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan.
Sementara di bagian hilir dan penguatan akses pasar, BPDP menerima proposal langsung dari pelaku usaha. Baik untuk kegiatan riset perkebunan untuk menghasilkan inovasi produk dan teknologi hingga siap ke tahap komersial, serta rekomendasi pengambilan kebijakan.
“Kami siap memberikan dukungan pendanaan untuk meningkatkan nilai tambah produk kakao dan turunannya,” kata dia.
Ketum Asosiasi Kakao Indonesia - Cacao Sustainability Partnership (Askindo CSP), Jefrey Haribowo menuturkan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam program hilirisasi maupun memperbaiki bagian hulu yakni perkebunan kakao rakyat.
Produksi biji kakao Indonesia sebanyak 200.000 ton pada musim 2024/2025. Padahal di sisi lain, permintaan kakao dan cokelat dunia naik 2-3% setiap tahun.
Dukung Upaya Percepatan Ketersediaan Benih
Meski terdapat sekitar 1,4 juta ha lahan kakao di Indonesia, menurut dia luasan tersebut terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut berdampak pada industri kakao dalam negeri. Dari 11 industri pengolahan kakao dengan kapasitas 700.000 ton, utilisasinya hanya 51%.
"Karena itu, kami sangat mendukung upaya percepatan ketersediaan benih kualitas tinggi untuk perbaikan lahan kebun kakao yang hampir 99 persen dimiliki petani," kata dia dalam webinar yang digelar Tabloid Sinar Tani bekerjasama dengan BPDP.
Pihaknya berharap pemerintah untuk memperkuat kualitas dan kuantitas pekerja penyuluh dan fasilitator yang berfokus pada kakao, serta penguatan kapasitas petani untuk dapat memenuhi syarat keberlanjutan di berbagai negara tujuan ekspor.
Selain itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKI), Arif Zamroni berharap, pemerintah memperkuat pendampingan kepada petani kakao, pemberdayaan kualitas produksi dan SDM, serta dukungan advokasi kebijakan yang berpihak kepada petani.