Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah di wilayah terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau untuk membagikan masker kepada masyarakat. Pemda juga diminta menyesuaikan langkah penanganan dengan kondisi di wilayah masing-masing.
Tito meminta masyarakat tetap waspada tanpa panik serta mengikuti informasi resmi pemerintah terkait perkembangan sebaran abu vulkanik.
Advertisement
"Kemudian kami juga mengimbau kepada seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang tadi kami sudah sampaikan agar membagikan masker kepada masyarakat di daerah yang terdampak," kata Tito.
Menurut Tito, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga ketinggian 20.000 feet mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta perairan di sekitarnya.
Sementara itu, sebaran abu hingga ketinggian 50.000 feet bergerak terutama ke arah barat daya dan barat laut.
"Sebaran dari permukaan hingga ketinggian 50.000 feet juga terutama ke arah barat daya dan barat laut itu mencakup sebagian Banten, kemudian Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Selat Sunda serta Samudera Hindia di sebelah barat Bengkulu sebagaimana pada gambar," jelas Tito.
Ia menekankan perlunya langkah perlindungan kesehatan karena abu vulkanik berpotensi mengganggu sistem pernapasan dan mata. Masyarakat dianjurkan menggunakan masker serta kaca mata apabila tersedia untuk melindungi mata dari paparan abu.
"Diupayakan menggunakan masker, kemudian juga mata, penglihatan karena abunya juga meskipun kecil tapi cukup tajam. Diupayakan menggunakan kacamata kalau seandainya memang memiliki," kata Tito.
Selain menggunakan masker dan kacamata, masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila sebaran abu meningkat. Sumber air dan makanan juga perlu dijaga untuk mencegah kontaminasi.
"Sekali lagi mengurangi aktivitas di luar rumah kalau seandainya memang terjadi peningkatan sebaran abu, termasuk masalah sumber air dan makanan untuk mencegah kontaminasi," ujarnya.
Pantau Situasi 24 Jam
Tito juga meminta pemda memantau perkembangan situasi selama 24 jam dan berpedoman pada informasi resmi dari BMKG, BNPB, BPBD, serta otoritas terkait lainnya. Masyarakat diingatkan tidak mudah terpengaruh informasi dari sumber yang tidak jelas.
"Kemudian terus melakukan pemantauan 24 jam dan mengikuti informasi resmi terutama dari BMKG, kemudian BPBD dan otoritas resmi lainnya, tidak mudah terpengaruh dengan sumber-sumber yang tidak jelas," kata Tito.
Ia menambahkan, penyesuaian layanan publik perlu dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi di setiap wilayah. Penyesuaian itu dapat mencakup kegiatan di luar rumah hingga transportasi lokal.
"Tapi sekali lagi ini situasinya masih sangat situasional, masih sangat tergantung dengan situasi masing-masing," tandasnya.