Liputan6.com, Jakarta: Tudingan bahwa kredit usaha tani hanya dinikmati kalangan birokrat, lembaga swadaya masyarakat, dan koperasi dinilai terlalu berlebihan. Itu hanya pengalihan isu dari kasus-kasus besar saja. Seharusnya mereka membaca indikator perubahan yang cukup drastis selama Kabinet Habibie. Demikian dikemukakan Mantan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Adi Sasono ketika berdialog dengan Rosianna Silalahi di Studio SCTV Jakarta, Senin (19/2) petang.
Selama pemerintahan Habibie, kata Adi, KUT memberikan kontribusi positif dalam pemulihan ekonomi. Hal ini bisa dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai satu persen. Padahal, sebelumnya pertumbuhan ekonomi minus 14 persen. Selain itu, lanjut Adi, kredit itu juga memperkuat rupiah dari Rp 17.000 menjadi Rp 6.300. Bahkan kredit itu juga dapat menekan impor beras yang sebelumnya mencapai 52 juta ton menjadi 0,2 juta ton. Kredit tersebut juga dapat menurunkan inflasi dari 77 persen menjadi 22 persen. "Seharusnya mereka yang menuding, membaca indikator tersebut," kata Adi.
Adi tak menolak temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan dugaan kebocoran kredit sebesar lima persen. Menurut Adi, kebocoran itu sudah diduga sebelumnya karena kredit tersebut adalah program baru yang perlu penyesuaian. Namun, tambah Adi, penyimpangan itu sebelumnya sudah diantisipasi dengan melibatkan 5.150 tenaga pendamping dari 52 perguruan tinggi dan 60.000 tenaga penyuluh pertanian.
Adi juga membantah tuduhan bahwa LSM yang mengurusi KUT sangat dominan dan banyak yang tak profesional. Menurut Adi, keterlibatan LSM hanya 10 persen dari keseluruhan kredit dan pemilihan LSM sudah sesuai dengan krieria pemerintah. Seharusnya mereka yang menuding tak mempermasalahkan KUT, tapi Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Pasalnya, kata Adi, selama pemerintahan Habibie, KUT yang tersalurkan mencapai 4,3 triliun. Namun, KKP selama pemerintahan Gus Dur hanya menyalurkan kredit sebesar Rp 3,8 triliun.(YYT)
Selama pemerintahan Habibie, kata Adi, KUT memberikan kontribusi positif dalam pemulihan ekonomi. Hal ini bisa dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai satu persen. Padahal, sebelumnya pertumbuhan ekonomi minus 14 persen. Selain itu, lanjut Adi, kredit itu juga memperkuat rupiah dari Rp 17.000 menjadi Rp 6.300. Bahkan kredit itu juga dapat menekan impor beras yang sebelumnya mencapai 52 juta ton menjadi 0,2 juta ton. Kredit tersebut juga dapat menurunkan inflasi dari 77 persen menjadi 22 persen. "Seharusnya mereka yang menuding, membaca indikator tersebut," kata Adi.
Adi tak menolak temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan dugaan kebocoran kredit sebesar lima persen. Menurut Adi, kebocoran itu sudah diduga sebelumnya karena kredit tersebut adalah program baru yang perlu penyesuaian. Namun, tambah Adi, penyimpangan itu sebelumnya sudah diantisipasi dengan melibatkan 5.150 tenaga pendamping dari 52 perguruan tinggi dan 60.000 tenaga penyuluh pertanian.
Adi juga membantah tuduhan bahwa LSM yang mengurusi KUT sangat dominan dan banyak yang tak profesional. Menurut Adi, keterlibatan LSM hanya 10 persen dari keseluruhan kredit dan pemilihan LSM sudah sesuai dengan krieria pemerintah. Seharusnya mereka yang menuding tak mempermasalahkan KUT, tapi Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Pasalnya, kata Adi, selama pemerintahan Habibie, KUT yang tersalurkan mencapai 4,3 triliun. Namun, KKP selama pemerintahan Gus Dur hanya menyalurkan kredit sebesar Rp 3,8 triliun.(YYT)