Liputan6.com, Jakarta - Indonesia adalah negeri yang hidup berdampingan dengan dinamika alam. Gunung api, laut, hujan, angin, dan berbagai aktivitas bumi merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai bangsa kepulauan. Kondisi geografis ini mengajarkan satu hal penting: kesiapsiagaan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan.
Dalam beberapa hari terakhir, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali mengingatkan kita akan hal tersebut. Erupsi dan sebaran abu vulkanik telah berdampak pada sejumlah wilayah dan mengganggu aktivitas penerbangan. Pada saat yang sama, sejumlah daerah juga masih menghadapi potensi angin kencang serta hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.
Advertisement
Situasi seperti ini wajar menimbulkan kekhawatiran, terlebih ketika foto, video, dan berbagai informasi mengenai kondisi di lapangan beredar sangat cepat melalui media sosial.
Karena itu, ada tiga pesan penting yang perlu menjadi pegangan bersama: tetap tenang, tetap waspada, dan ikuti informasi resmi.
Tenang bukan berarti mengabaikan risiko. Waspada juga bukan berarti panik. Dalam situasi kebencanaan, masyarakat membutuhkan informasi yang benar, tindakan yang tepat, serta kepastian bahwa pemerintah bekerja dan seluruh unsur terkait bergerak untuk melindungi keselamatan masyarakat.
Ketika terjadi gangguan penerbangan akibat abu vulkanik, keputusan untuk menghentikan atau membatasi sementara operasional penerbangan bukanlah bentuk kepanikan. Keputusan tersebut merupakan bagian dari protokol keselamatan.
Abu vulkanik dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan penerbangan. Karena itu, operasional penerbangan harus mempertimbangkan hasil pemantauan dan penilaian keselamatan dari otoritas yang berwenang.
Bagi masyarakat yang perjalanannya terdampak, kondisi tersebut tentu menimbulkan ketidaknyamanan. Ada perjalanan yang tertunda, agenda yang harus dijadwalkan ulang, serta berbagai konsekuensi lainnya.
Namun prinsipnya harus jelas: lebih baik perjalanan tertunda daripada keselamatan dipertaruhkan.
Prinsip yang sama berlaku bagi seluruh aktivitas masyarakat di wilayah terdampak. Keselamatan harus selalu menjadi pertimbangan pertama.
Pemerintah memahami bahwa di balik setiap perjalanan terdapat kepentingan manusia: keluarga yang hendak bertemu, pekerja yang menjalankan tugas, pelajar yang kembali ke tempat belajar, maupun masyarakat dengan berbagai keperluan penting.
Karena itu, penanganan tidak boleh berhenti pada keputusan operasional. Informasi yang jelas, pelayanan kepada masyarakat terdampak, serta koordinasi antarlembaga dan operator harus terus berjalan mengikuti perkembangan situasi
Dalam menghadapi situasi kebencanaan, kehadiran negara diwujudkan melalui kerja nyata.
Pemerintah memantau dan bekerja
Pemerintah terus melakukan pemantauan perkembangan situasi, memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, menyampaikan peringatan dini, mengambil langkah-langkah keselamatan, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat terdampak tetap berjalan.
Berbagai unsur pemerintah, aparat, petugas kebencanaan, tenaga kesehatan, operator transportasi, pemerintah daerah hingga relawan bekerja sesuai tugas dan kewenangannya.
Tidak seluruh proses tersebut selalu terlihat oleh masyarakat. Namun pemantauan, mitigasi, koordinasi, penyampaian informasi, serta penanganan di lapangan terus dilakukan mengikuti perkembangan situasi.
Arah kerja pemerintah jelas: keselamatan masyarakat menjadi prioritas, informasi harus disampaikan secara cepat dan akurat, dan pelayanan kepada masyarakat terdampak harus tetap berjalan.
Jangan biarkan informasi yang salah memperbesar kecemasan
Bencana di era digital menghadirkan tantangan tambahan: kecepatan penyebaran informasi sering kali melampaui proses verifikasi.
Foto lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian hari ini. Video dari wilayah lain dapat dikaitkan dengan lokasi berbeda. Potongan informasi tanpa konteks maupun judul yang berlebihan juga dapat membuat situasi terlihat berbeda dari kondisi sebenarnya.
Karena itu, masyarakat perlu semakin cermat.
Sebelum mempercayai atau meneruskan sebuah informasi, periksa sumbernya, waktu kejadiannya, lokasinya, dan bandingkan dengan informasi dari lembaga resmi.
Informasi yang tidak terverifikasi dalam situasi bencana dapat memperbesar kecemasan, mendorong masyarakat mengambil keputusan yang keliru, bahkan berpotensi mengganggu efektivitas penanganan.
Karena itu, ikuti perkembangan melalui kanal resmi pemerintah dan lembaga berwenang seperti BMKG, BNPB, PVMBG/Badan Geologi, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, Bakom RI, serta otoritas terkait lainnya.
Yang juga penting, ikuti informasi dan rekomendasi sesuai wilayah masing-masing, karena kondisi dan tingkat risiko dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pemerintah bekerja, masyarakat ikut menjaga
Penanganan bencana membutuhkan kolaborasi.
Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pemantauan, memberikan peringatan dini, mengambil keputusan keselamatan, melakukan evakuasi apabila diperlukan, menjaga pelayanan publik, serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Namun masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting.
Peran itu dimulai dari tindakan sederhana: mematuhi zona aman dan rekomendasi petugas, mengikuti arahan ketika kondisi tidak memungkinkan untuk beraktivitas seperti biasa, memahami penyesuaian layanan transportasi yang dilakukan demi keselamatan, serta tidak meneruskan informasi yang belum terverifikasi.
Kita mungkin tidak dapat mengendalikan kapan gunung akan erupsi, kapan hujan turun, atau seberapa kencang angin bertiup. Tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita mempersiapkan diri dan meresponsnya.
Kita dapat membaca peringatan dini, memahami jalur evakuasi, mempersiapkan keluarga, melindungi kelompok rentan, serta memastikan setiap informasi yang kita sebarkan dapat dipertanggungjawabkan.
Inilah bentuk gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi bencana.
Komunikasi pemerintah diperlukan untuk memberi kepastian
Dalam situasi kebencanaan, komunikasi pemerintah bukan sekadar menyampaikan apa yang terjadi.
Komunikasi pemerintah membantu masyarakat memahami situasi, mengetahui apa yang harus dilakukan, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar.
Inilah salah satu tanggung jawab Bakom RI: memastikan informasi pemerintah dapat diterima masyarakat secara cepat, jelas, konsisten, dan mudah dipahami.
Komunikasi yang baik juga harus mampu menjaga keseimbangan. Kita tidak boleh mengecilkan risiko, tetapi juga tidak boleh memperbesar ketakutan. Kita harus menyampaikan fakta secara terbuka sekaligus memberikan panduan mengenai apa yang harus dilakukan masyarakat.
Sebab dalam situasi seperti ini, informasi bukan sekadar pesan. Informasi yang tepat merupakan bagian dari perlindungan masyarakat.
Indonesia telah berkali-kali menghadapi berbagai ujian alam. Pengalaman tersebut mengajarkan bahwa kesiapsiagaan, solidaritas, disiplin mengikuti arahan keselamatan, dan gotong royong merupakan kekuatan kita sebagai bangsa.
Kita tidak dapat menjanjikan bahwa alam akan selalu bersahabat. Tetapi kita dapat memastikan bahwa ketika alam menghadirkan tantangan, kita menghadapinya dengan kesiapsiagaan, koordinasi, solidaritas, dan ketenangan.
Jangan panik, tetapi jangan meremehkan risiko. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Dan jangan ragu mengikuti arahan keselamatan dari otoritas yang berwenang.
Tetap tenang. Tetap waspada. Ikuti informasi resmi. Negara hadir dan bekerja.
Karena dalam menghadapi bencana, ketenangan menjaga kita dari kepanikan, kewaspadaan melindungi kita dari risiko, dan informasi yang benar menuntun kita mengambil keputusan yang tepat.Penulis:
Timothy Ivan Triyono, Deputi II Bidang Materi dan Diseminasi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI)