Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 431 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo. Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan kepastian terhadap seluruh korban agar mendapat penanganan medis dengan baik. Biaya penanganan, kata dia, harus ditanggung BGN.
“Saya minta korban keracunan ditangani dengan baik dan biayanya ditanggung oleh BGN,” kata Yahya kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Advertisement
Yahya menilai masih munculnya kasus keracunan menunjukkan tata kelola program MBG masih perlu dibenahi. Menurut dia, perbaikan yang dilakukan belum menjangkau seluruh dapur MBG.
Karena itu, Yahya meminta BGN melakukan investigasi secara tuntas dan terbuka untuk mengetahui penyebab keracunan. Hasil investigasi tersebut dinilai penting untuk membenahi tata kelola program secara detail.
Pertanyakan Pola Pengawasan
Yahya mengapresiasi langkah BGN yang menutup sementara dapur yang menyebabkan keracunan serta mencopot kepala dapur. Namun, langkah tersebut dinilai perlu dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan, dan sumber daya manusia pengelola dapur.
“Sebagian besar kasus keracunan terjadi akibat kelalaian pengelolaan makanan yang menjadi tanggung jawab kepala dapur,” ujarnya.
Untuk mencegah kejadian serupa, Yahya meminta BGN meningkatkan kapasitas para kepala dapur agar bekerja lebih profesional, berintegritas, dan disiplin. Dia juga mendorong pengawasan setiap dapur dilakukan secara berkala dan lebih presisi.
Yahya mengusulkan pembentukan Satgas MBG yang melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepala sekolah, hingga orang tua murid.
“Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BGN,” katanya.