, Seoul - Hampir 60 persen warga Korea Selatan kini mendukung perempuan menjalani wajib militer bersama laki-laki, menurut survei terbaru. Angka ini menunjukkan perubahan signifikan terhadap pandangan yang selama ini cendrung menganggap prajurit perempuan sebagai hal yang tabu.
Saat ini pun, ribuan perempuan bertugas di angkatan bersenjata Korea Selatan secara sukarela. Namun, perdebatan mengenai wajib militer bagi perempuan selalu menjadi perkara sensitif.
Advertisement
Tapi, angka kelahiran yang terus menurun dan menyusutnya jumlah calon prajurit, serta pandangan bahwa kesetaraan sosial berarti perempuan juga harus menjalani wajib militer, kembali mencuatkan isu tersebut. Perdebatan terutama menghangat jelang reformasi pertahanan nasional yang dijadwalkan dirilis musim gugur ini.
Namun, masih ada pihak yang bersikeras perempuan sebaiknya dijauhkan dari garis depan. Menurut mereka, Korea Selatan justru harus lebih banyak berinvestasi pada drone dan teknologi canggih lainnya.
"Wajib militer yang berpusat pada laki-laki di Korea Selatan sejak lama berkaitan erat dengan peran gender tradisional,” kata Hyobin Lee, profesor di Universitas Sogang, Seoul.
"Laki-laki pada umumnya diharapkan melindungi negara dan keluarga serta bertempur pada masa perang, sedangkan perempuan diharapkan memikul tanggung jawab utama atas kehamilan, pengasuhan anak, dan rumah tangga,” ujarnya kepada DW.
Faktor kedua adalah menguatnya perdebatan mengenai kesetaraan gender, yang sebagian besar didorong oleh laki-laki muda, katanya.
Perang Lebih dari Sekadar Fisik
"Laki-laki Korea Selatan umumnya menjalani wajib militer pada awal usia 20-an. Hal itu mengganggu pendidikan, pekerjaan, atau perkembangan karier mereka pada tahap awal,” kata Lee.
"Pada saat yang sama, kesetaraan gender menjadi nilai sosial yang semakin penting, sementara kesempatan perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan semakin luas.”
"Akibatnya, sebagian laki-laki muda mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana: jika masyarakat menghendaki kesetaraan dalam hak dan kesempatan, mengapa salah satu kewajiban kewargaan paling penting di negara ini—wajib militer—masih hanya dibebankan kepada laki-laki?”
Faktor lain yang turut mendorong perubahan adalah berubahnya hakikat militer itu sendiri. Peran tempur yang menuntut kekuatan fisik—yang selama ini dipandang lebih cocok untuk laki-laki—mulai berkurang, sementara pertahanan nasional semakin bergantung pada teknologi.
Teknologi itu mencakup sistem nirawak, kemampuan siber, teknologi informasi dan komunikasi, serta berbagai teknologi lain yang tidak menuntut kekuatan fisik.
Apa Kata Survei?
Menurut survei yang dilakukan Reform Institute, lembaga riset kebijakan yang merupakan sayap riset dari Partai Reformasi yang berhaluan konservatif, dan dipublikasikan pada 20 Agustus, hampir 60 persen responden mendukung perubahan undang-undang yang mewajibkan perempuan menjalani wajib militer. Hanya 34 persen yang menolak gagasan tersebut.
Hampir 65 persen laki-laki mendukungnya. Angka itu meningkat menjadi 71,7 persen di kalangan laki-laki berusia 20-an dan 30-an. Sementara itu, 54,5 persen perempuan dari seluruh kelompok usia juga menyatakan dukungan.
Saat ini, seluruh laki-laki yang sehat secara fisik diwajibkan menjalani dinas militer sekurang-kurangnya 18 bulan dan hingga 21 bulan. Mereka juga dapat dipanggil kembali jika terjadi keadaan darurat nasional, seperti pecahnya perang di Semenanjung Korea yang masih tegang.
Namun, angka terbaru menunjukkan kekurangan personel yang telah memengaruhi angkatan bersenjata Korea Selatan.
Menurut Kementerian Pertahanan, sekitar 332.000 laki-laki memenuhi syarat menjalani wajib militer pada 2019. Jumlah itu turun menjadi 257.000 pada 2022 dan diperkirakan menyusut menjadi hanya 120.000 pada 2043.
Meski Hyobin Lee sangat mendukung kesetaraan di seluruh masyarakat Korea Selatan, dia khawatir mewajibkan perempuan menjalani masa dinas militer yang sama dengan laki-laki justru dapat berdampak negatif karena begitu banyak aspek lain dalam masyarakat masih tertinggal.
Tanggung Jawab Tradisional Perempuan Tetap Tak Berubah
"Perempuan di Korea Selatan masih memikul bagian yang jauh lebih besar dari tanggung jawab yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak,” tegasnya.
"Memiliki anak masih dapat menyebabkan terhentinya karier atau keluarnya seseorang dari pasar kerja. Tanggung jawab perempuan dalam hal pengasuhan juga belum berkurang sebanding dengan meningkatnya partisipasi mereka dalam pendidikan dan pekerjaan,” kata Lee.
"Jika perempuan juga diwajibkan menjalani dinas militer, akumulasi beban sepanjang kehidupan mereka bisa menjadi semakin berat,” ujarnya.
"Di negara yang sudah menghadapi tingkat kelahiran yang sangat rendah, kewajiban tambahan ini juga mungkin semakin menunda atau membuat orang enggan menikah dan memiliki anak.”
Lee berasal dari keluarga dengan latar belakang militer yang kuat. Kakeknya adalah seorang laksamana angkatan laut, sedangkan ayahnya bertugas di matra yang sama.
Namun, dia sendiri akan mempertimbangkan dengan berat jika harus menjalani wajib militer.
"Jika seseorang memilih karier militer, itu sama sekali berbeda dari dinas wajib,” kata dia.
"Delapan belas bulan pada usia 20-an adalah periode yang sangat berarti dalam kehidupan seseorang. Itu adalah masa ketika orang sedang menempuh pendidikan, memulai karier, dan membuat berbagai pilihan penting dalam kehidupan pribadi. Harus menghentikan semua itu karena negara mewajibkannya merupakan beban yang besar,” ujarnya.
"Secara pribadi, saya akan merasa sangat sulit harus kehilangan 18 bulan masa muda dengan cara seperti itu.”
Song Young-Chae, akademisi dan aktivis hak asasi manusia yang berbasis di Seoul, pernah menjalani dua tahun dinas di infanteri ketika masih muda, saat masa wajib militer masih lebih panjang. Dia menentang wajib militer bagi perempuan.
"Pertahanan negara secara tradisional merupakan tanggung jawab laki-laki, dan saya tidak melihat adanya kebutuhan yang begitu mendesak untuk mewajibkan perempuan menjalani dinas di garis depan,” katanya kepada DW.
Perlu investasi pada Teknologi Modern
"Saya pernah bertugas di sepanjang Zona Demiliterisasi (DMZ) dengan Korea Utara, dan itu adalah penempatan yang berat,” ujarnya. "Saya percaya kita seharusnya jauh lebih banyak berinvestasi pada drone, robot, dan teknologi militer canggih lainnya untuk melindungi perbatasan.”
Pemerintah Korea Selatan membentuk satuan tugas pada 2025 untuk merevisi rencana dasar pertahanan nasional. Modernisasi pasukan dan perombakan sistem wajib militer—yang diperkenalkan pada 1950-an—menjadi agenda utama.
Dalam wawancara dengan kantor berita Yonhap pada 9 Agustus, Komisaris Administrasi Tenaga Kerja Militer Hong So-young mengakui bahwa negaranya menghadapi "jurang demografis” dan reformasi mendesak diperlukan. Reformasi itu antara lain berpotensi mengurangi jumlah orang yang dibebaskan dari wajib militer serta mewajibkan warga kelahiran asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Korea Selatan untuk turut menjalani dinas.
Hong tidak berkomentar mengenai wajib militer bagi perempuan Korea. Namun, dia mengatakan sistem tersebut membutuhkan perombakan yang "mendasar”.