Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tambahan anggaran Rp 774,31 miliar untuk tahun anggaran 2027 agar pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi tidak terganggu.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR terkait pembahasan RKA-KL 2027.
Advertisement
Setyo menyebut pagu anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp 1,447 triliun, turun Rp 134 miliar atau 8,4 persen dibandingkan DIPA 2026.
Setyo Budiyanto mengatakan pemangkasan anggaran paling dalam terjadi pada sejumlah fungsi teknis. Koordinasi dan Supervisi turun 76,8 persen, Pencegahan dan Monitoring 33,1 persen, serta Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat 57,6 persen.
“Dengan kondisi anggaran KPK saat ini di tahun 2026, KPK sudah mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian output,” ujarnya.
Hambatan tersebut antara lain kegiatan pencegahan dan monitoring antikorupsi yang kurang optimal, koordinasi dan supervisi penanganan perkara, hingga fungsi Dewan Pengawas KPK yang terhambat keterbatasan anggaran.
“Penurunan anggaran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berisiko langsung terhadap daya jangkau pemberantasan korupsi,” katanya.
Setyo Budiyanto menilai keterbatasan anggaran dapat mempersempit ruang untuk mencegah korupsi, mengawasi perbaikan tata kelola, dan melibatkan masyarakat.
“Artinya ruang untuk mencegah korupsi, mengawasi perbaikan tata kelola, dan melibatkan masyarakat justru semakin terbatas. Padahal, keberhasilan KPK tidak hanya diukur dari berapa banyak perkara yang ditangani, tetapi juga dari berapa besar potensi kerugian negara yang dapat dicegah,” tuturnya.
Dari total tambahan Rp 774,31 miliar yang diajukan, Rp 155,68 miliar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen. Sedangkan Rp 618,61 miliar untuk Program Pencegahan dan Penindakan.
Kebutuhan Terbesar
Kebutuhan terbesar berada pada fungsi Informasi dan Data yang mencapai Rp 376,84 miliar. Namun, dalam pagu 2027 baru tersedia Rp 58,4 miliar.
“Tambahan ini juga sangat krusial untuk memastikan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, seperti penanganan perkara melalui penguatan analisis digital forensik, serta menjamin keberlanjutan layanan sistem antikorupsi terpadu berbasis digital agar tetap andal dan terkoneksi secara aman,” katanya.
Sementara kebutuhan Pencegahan dan Monitoring mencapai Rp 101,46 miliar, tetapi baru dialokasikan Rp 12,78 miliar.
Setyo Budiyanto mengatakan, KPK juga membutuhkan tambahan Rp 61 miliar untuk penindakan dan eksekusi, Rp 56,99 miliar untuk pendidikan dan peran serta masyarakat, Rp 36,68 miliar untuk pencegahan dan monitoring, serta Rp 57,39 miliar untuk koordinasi dan supervisi.
“Koordinasi dan supervisi adalah perpanjangan tangan dalam mengawal integritas di seluruh pelosok negeri, provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.
“Tambahan ini menjadi benteng penting untuk menjaga kehadiran KPK di daerah-daerah serta memperkuat sinergi penegakan hukum secara nasional,” tambahnya.
Selain itu, Setyo Budiyanto mengusulkan tambahan Rp 91,66 miliar untuk mendukung program prioritas nasional dan pemenuhan data indikator pembangunan nasional. Sebanyak Rp 50 miliar di antaranya untuk mendukung Survei Penilaian Integritas (SPI).
Setyo Budiyanto juga melaporkan realisasi anggaran 2026 hingga 26 Agustus mencapai Rp 1,033 triliun atau 73,4 persen dari pagu. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 264,25 miliar atau 166 persen.
Setyo Budiyanto berharap Komisi III DPR RI memperjuangkan tambahan anggaran tersebut dalam pembahasan RKA-KL 2027.
“Melalui forum yang terhormat ini, kami memohon dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI agar kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 774,31 miliar dapat diperjuangkan pemenuhannya dalam pembahasan RKA-KL tahun anggaran 2027,” tandasnya.