Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih memproses hibah lahan seluas 31,3 hektare di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lahan hibah dari PT Lippo Cikarang Tbk tersebut nantinya dialihkan ke Danantara sebagai lokasi pembangunan rumah susun (rusun) subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa saat ini proses administrasi hibah sedang ditangani oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Advertisement
"Untuk hibah lahan 31,3 hektare di Meikarta, statusnya saat ini ada di Kementerian Keuangan dan sudah diterima hibahnya," ujar Dony di sela-sela Danantara Housing Expo di NICE PIK 2, Tangerang, Banten, Kamis (27/8/2026).
Ia menjelaskan, setelah penetapan aset sebagai Barang Milik Negara (BMN) di Kemenkeu selesai, langkah selanjutnya adalah pengalihan aset ke Danantara melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN) yang turut melibatkan persetujuan DPR RI.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan bahwa seluruh tahapan proses hukum harus dijalankan secara cermat agar tidak melanggar regulasi.
"Tujuannya baik, maka caranya juga harus prudent dan hati-hati. Saya mengapresiasi Danantara karena prosesnya berjalan benar dan cepat," kata Maruarar.
Target Pembangunan 141 Ribu Hunian MBR
Sebelumnya, Maruarar Sirait menyebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara siap membangun 141.000 unit rusun subsidi di atas lahan hibah tersebut. Proses serah terima lahan ke pihak negara berjalan lancar berkat koordinasi lintas lembaga, termasuk Kementerian Keuangan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Lahan ini siap digunakan oleh Danantara dan BUMN untuk membangun serta membiayai 141.000 unit rumah susun di Meikarta, Kabupaten Bekasi," tuturnya.
Penyelesaian status lahan ini menjadi titik terang dimulainya proyek hunian vertikal terpadu. Pemerintah memanfaatkan aset ini untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi para pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah penyangga Jakarta.
Langkah ini juga dipandang strategis untuk menekan angka ketersediaan rumah (backlog) di tengah tingginya harga tanah di area perkotaan.
Skema Konstruksi dan Pembiayaan Terjangkau
Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa pengembangan kawasan ini akan dijalankan melalui unit khusus, yakni Danantara Housing. Proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penyediaan pembiayaan yang ramah kantong.
"Danantara Housing yang akan membangun, bekerja sama dengan pihak perbankan untuk pembiayaannya. Yang terpenting, kami menghitung skema skema cicilan agar benar-benar terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah," jelas Rosan.