Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta sejumlah target dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dikaji ulang. Sejumlah indikator ekonomi terbaru dinilai sudah terlalu dekat dengan target yang ditetapkan pemerintah.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan evaluasi terhadap APBN harus memastikan setiap program memiliki tujuan yang jelas dan dampak yang terukur terhadap pertumbuhan, pemerataan, serta keadilan ekonomi.
Advertisement
"Ke depan APBN harus memuat setiap program ada kejelasan tujuan, setiap program harus bisa diukur dampaknya," kata Said dalam keterangan yang diterima Kamis (27/8/2026).
Menurut Said, target RAPBN 2027 perlu dibuat lebih ambisius karena belanja negara dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun.
"Kita harus memberi arti besar atas belanja besar ini," ujarnya.
Said menyoroti target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6 persen dalam Nota Keuangan RAPBN 2027. Angka tersebut sebelumnya telah dibahas dalam KEM PPKF dengan kisaran pertumbuhan 5,8-6,5 persen. Said menilai target 6 persen masih dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan.
"Mungkinkah kita pikirkan ulang, semisal targetnya sedikit bertambah," kata Said.
Dia juga meminta target rasio gini diperketat. Saat ini rasio gini berada di angka 0,368, sedangkan target dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 berada pada kisaran 0,362-0,367.
Menurut Said, batas atas target tersebut seharusnya bisa dibuat lebih rendah untuk menunjukkan perbaikan pemerataan ekonomi.
"Sepertinya kita perlu mengoreksi di batas atasnya agar targetnya lebih rendah," ujarnya.
Hal serupa disampaikan terhadap target tingkat pengangguran. Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran saat ini 4,68 persen, sedangkan RAPBN 2027 menetapkan target 4,30-4,87 persen.
Said menilai batas atas target tersebut juga perlu dievaluasi.
"Target batas atasnya juga perlu kita pikirkan ulang," katanya.
Banggar juga menyoroti target proporsi tenaga kerja formal. Per Mei 2026, proporsi tenaga kerja formal disebut telah mencapai 40,7 persen. Sementara RAPBN 2027 menargetkan 40,8 persen.
Said menilai target tersebut terlalu tipis dibandingkan capaian sebelumnya.
"Harusnya target kita bisa lebih besar lagi," ujarnya.
Arah Kebijakan Rupiah Turut Disorot
Said menilai asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2027 sebesar Rp17.500 per dolar AS masih realistis. Namun, ia meminta pemerintah memiliki arah kebijakan moneter yang jelas di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia menyoroti kebijakan China yang cenderung menjaga daya saing ekspornya melalui nilai tukar yuan, sementara dolar AS masih kuat.
Menurut Said, pemerintah perlu menentukan prioritas kebijakan, apakah mendorong ekspor komoditas atau menekan inflasi pangan dan energi yang masih banyak bergantung pada impor.
"Harus ada narasi yang memandu arah kebijakan moneter ke depan," kata Said.
Narasi tersebut, lanjut dia, diperlukan agar kebijakan moneter dapat dijalankan secara teknis oleh Bank Indonesia.
Banggar Minta Data DTSEN Divalidasi
Selain asumsi ekonomi, Banggar meminta pemerintah memperbaiki kualitas data yang digunakan sebagai dasar penyusunan program APBN.
Said menilai kesalahan data dapat membuat program pemerintah tidak tepat sasaran. Hal itu menjadi perhatian setelah muncul keluhan masyarakat mengenai perubahan posisi mereka dalam desil data kesejahteraan.
Menurut Said, terdapat kemungkinan warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru masuk dalam desil lebih tinggi. Sebaliknya, warga yang relatif mampu bisa tercatat dalam desil lebih rendah.
Karena itu, ia meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera melakukan validasi ulang, terlebih Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai rujukan berbagai kebijakan pemerintah.
"Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi," tegas Said.
Target PNBP Dinilai Masih Bisa Naik
Said juga mempertanyakan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2027 yang justru turun dibandingkan proyeksi 2026.
Berdasarkan outlook 2026, PNBP diperkirakan mencapai Rp575 triliun. Sementara target PNBP dalam RAPBN 2027 ditetapkan Rp517,4 triliun.
Menurut Said, penurunan target tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Meski harga komoditas ekspor diperkirakan lebih rendah pada 2027, perbaikan tata kelola sumber daya alam dinilai dapat menjaga penerimaan negara.
"Harusnya target PNBP 2027 tetap bisa tinggi. Kami berharap target ini diperhitungkan kembali," ujarnya.
Di sisi perpajakan, Banggar juga mengingatkan pemerintah agar kenaikan penerimaan tidak berasal dari kebijakan pajak baru yang berpotensi membebani masyarakat.
Dalam RAPBN 2027, target penerimaan PPh naik Rp64,8 triliun, sedangkan PPN ditargetkan meningkat Rp132,8 triliun.
"Kami berharap target kenaikan bersifat alamiah, disebabkan pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru yang berpotensi membebani rakyat," kata Said.
Defisit 2027 Diminta Dijaga 2,4 Persen
Banggar juga kembali mendorong pemerintah menyiapkan peta jalan menuju APBN berimbang. Said mengatakan proses tersebut membutuhkan transisi jangka menengah dan disiplin fiskal.
Defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai 2,85 persen, lebih tinggi dibandingkan 2,81 persen pada tahun sebelumnya. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan defisit pada beberapa tahun sebelumnya yang berada di bawah 2,4 persen.
Karena itu, Said meminta pemerintah menjaga defisit fiskal 2027 pada level 2,4 persen sebagai bagian dari langkah bertahap menuju APBN berimbang.
"Kami berharap pemerintah disiplin menjaga defisit fiskal 2027 di level 2,4 persen," ujarnya.
Menurut Said, pengendalian defisit juga penting untuk memperbaiki debt service ratio atau rasio pembayaran utang yang dinilai sudah tinggi.
"Menuju APBN berimbang adalah peta jalan untuk menyehatkan fiskal," tegas Said.