Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) mencatat konsumsi liquified petroleum gas (LPG) bersubsidi tiga kilogram (kg) kerap melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Maka, pembatasan LPG 3 kg akan dengan skema yang masih digodok pemerintah.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menjelaskan konsumsi LPG subsidi melebihi kuota setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah selalu merubah besaran kuota dan menetapkan volume lebih tinggi dari volume kuota subsidi LPG yang ditetapkan sebelumnya.
Advertisement
"Kami lanjutkan ke bagian kuota LPG, kita ketahui bahwa memang dari tahun ke tahun sesungguhnya LPG ini terus meningkat," kata Laode dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII, Rabu (26/8/2026).
Pada 2023 misalnya, pemerintah menetapkan kuota awal 8,0 juta metric ton (MT), besaran itu diubah menjadi 8,1 juta MT dengan realisasinya 8,04 juta MT. Pada 2024, kuota awal 8,03 juta MT diubah jadi 8,29 juta MT dengan realisasi 8,23 juta MT. Serta, pada 2025 kuota awal 8,17 juta MT diubah jadi 8,55 juta MT dengan realisasi 8,52 juta MT.
Jika dilihat dari angka kuota subsidi LPG yang ditetapkan di awal, terjadi peningkatan setiap tahunnya dari 2023-2025. Laode bahkan mencatat prognosa konsumsi LPG subsidi 3 kg tembus 8,67 juta MT di 2026 ini atau 108,46 persen dari kuota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kalau kita perhatikan di sini memang secara umum konsumsi LPG kita itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Nah memang upaya-upaya sudah dilakukan bagaimana untuk bisa mengurangi beban dari meningkatnya konsumsi LPG ini," beber dia.
Mau Batasi Konsumsi LPG Subsidi
Laode menegaskan pemerintah akan mengatur konsumsi LPG 3 kg 'gas melon' kedepannya. Mengingat saat ini semua golongan masyarakat masih bisa menggunakannya.
"Kita melihat bahwa pendistribusian LPG ini masih bersifat terbuka, jadi ini nanti akan kita atur, yang dimaksud dengan bersifat terbuka bahwa pada hari ini sebenarnya LPG 3 kilogram itu masih bisa digunakan oleh semua kelas masyarakat. Ini nanti yang akan kita lakukan pengaturan," bebernya.
Upaya menuju pembatasan konsumsi LPG 3 kg tersebut dilakukan sejak 1 Maret 2023 lalu. Pada tahap 1 kala itu dilakuka pendataan pengguna LPG tabung 3 kilogram ke dalam sistem berbasis web. Lalu pemadanan data dan pensasaran pengguna LPG tertentu.
"Lalu kemarin juga Pertamina bersama dengan Dukcapil juga telah melakukan MOU, ini juga semua data-data akan dilakukan penguatan-penguatan sebelum nanti kita lakukan pengaturan kepada kelas-kelas masyarakat yang memanfaatkan LPG 3 kilogram tersebut," tuturnya.
Indonesia Impor LPG
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tengah menyiapkan program konversi sebagian konsumsi liquefied petroleum gas (LPG) ke compressed natural gas (CNG) guna mengurangi ketergantungan impor dan menekan beban subsidi energi.
Menurut Bahlil, konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,5 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya berkisar 1,8–1,9 juta ton sehingga sekitar 75-80% kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor.
“Untuk LPG, konsumsi kita 8,5 juta ton per tahun. Produksi dalam negeri hanya sekitar 1,8–1,9 juta ton. Selebihnya impor,” kata Bahlil dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Kamis (25/6/2026).
Kuras Devisa Negara
Ia mengungkapkan, tingginya impor LPG menguras devisa negara dalam jumlah besar. Saat harga acuan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) berada di kisaran US$ 70 per barel, kebutuhan devisa untuk impor LPG mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun. Dengan perkembangan harga energi saat ini, nilainya diperkirakan meningkat menjadi Rp 140–150 triliun per tahun.
Secara keseluruhan, belanja impor energi Indonesia, termasuk bahan bakar minyak (BBM), mencapai sekitar US$ 28–30 miliar per tahun. Bahlil menilai kondisi tersebut turut memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Karena itu, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pada impor dengan memanfaatkan sumber energi domestik yang melimpah.