Liputan6.com, Washington - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent mengumumkan kampanye tekanan ekonomi terhadap Iran dengan menargetkan kepentingan finansial Teheran di berbagai penjuru dunia.
Dikutip dari Al Jazeera, Selasa (25/8/2026), Bessent mengatakan pada Senin bahwa AS akan membidik seluruh sumber pendapatan Iran, termasuk minyak. Langkah tersebut bertujuan mencegah negara dan perusahaan lain melakukan bisnis dengan Teheran.
Advertisement
“Di seluruh dunia, tujuan kami adalah memutus setiap jalur kehidupan ekonomi yang menopang rezim tirani ini sampai Teheran berdiri sendirian,” kata Bessent.
Ia menegaskan negara-negara di dunia harus memilih antara AS dan Iran. Menurutnya, kampanye baru tersebut juga membuat mitra dagang Teheran menghadapi ancaman sanksi sekunder.
Bessent menekankan bahwa “tidak ada seorang pun yang berada di luar jangkauan sanksi AS”.
Jika negara dan entitas “memfasilitasi transaksi dan menjadi bagian dari ekosistem yang mengubah minyak Iran menjadi uang, menjadi penindasan, mereka akan menjadi target,” ujarnya.
Meski AS mengumumkan gelombang sanksi baru terhadap Iran, kampanye pada Senin tersebut belum menyasar lembaga ekonomi internasional besar yang berhubungan dengan negara itu.
Bessent menyebut langkah tersebut sebagai peringatan keras bagi negara dan perusahaan di seluruh dunia.
Kampanye itu diberi nama Operation Economic Outcast. Bessent juga menyebutnya sebagai economic D-Day, dengan menyamakannya dengan pendaratan pasukan Sekutu di pantai Prancis untuk melawan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.
Ketika ditanya mengapa AS mengancam mitra bisnis Iran alih-alih langsung menghukum mereka, Bessent menjawab, “Kami memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memperbaiki perilaku buruk. Mengapa saya ingin menghancurkan sistem keuangan global?”
Pernyataan tersebut menunjukkan risiko sanksi sekunder AS terhadap perekonomian internasional secara lebih luas.
Tekanan Ekonomi di Tengah Perang
Kampanye tekanan ekonomi ini dilakukan hampir enam bulan setelah perang dengan Iran berlangsung. AS dan Israel sebelumnya melancarkan serangan terhadap Iran tanpa provokasi langsung.
Serangan AS dan Israel menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei serta sejumlah pejabat tinggi lainnya. Namun, serangan tersebut gagal menggulingkan sistem pemerintahan di Teheran.
Iran merespons serangan AS dan Israel dengan melancarkan serangan rudal dan drone di berbagai wilayah kawasan. Teheran juga sebagian besar menutup dan mengambil kendali atas Selat Hormuz, jalur utama energi global yang membuat harga minyak dan gas melonjak.
Berbagai putaran pertempuran dan diplomasi belum berhasil menyelesaikan krisis tersebut.
Sanksi yang diumumkan pada Senin menjadi upaya terbaru AS untuk menekan Iran agar memberikan konsesi besar, termasuk menyerahkan program nuklirnya dan menghentikan serangan terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz.
Pada April, AS mengumumkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Namun, Iran tetap menentang tekanan tersebut meski menghadapi pengepungan angkatan laut.
“Blokade tersebut jelas telah merugikan Iran, terutama ekspor minyaknya, tetapi belum menghasilkan hasil politik yang diinginkan Washington. Iran belum menyerah,” kata Sina Toossi, fellow di Center for International Policy, kepada Al Jazeera.
“Selat Hormuz masih sangat terganggu, dan biaya yang harus ditanggung AS serta ekonomi global terus meningkat. Jadi, ‘economic D-Day’ tampaknya merupakan upaya untuk meningkatkan tekanan sekarang setelah kampanye militer gagal memberikan hasil yang menentukan,” ujarnya.
Lima Jalur Ekonomi Iran Jadi Target
Bessent mengatakan Presiden AS Donald Trump telah menelepon para pemimpin dunia “dengan permintaan khusus untuk menghentikan interaksi mereka dengan rezim tersebut”.
“Mereka yang berdiri bersama Amerika Serikat akan menuai manfaat dari kemitraan kami. Mereka yang mengikatkan diri dengan rezim Iran harus siap berbagi dalam isolasi,” kata Bessent.
Pejabat AS mengatakan sanksi baru akan menargetkan lima jalur kehidupan paling vital Iran, yakni aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran.
Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi baru terhadap 60 entitas, kapal, dan individu di berbagai negara, termasuk Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura, dan Swiss. Mereka dituduh memungkinkan “kecerobohan rezim Iran”.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu menepis tekanan AS. Ia menegaskan sanksi ekonomi terhadap Iran bukanlah sesuatu yang baru.
“Mereka tidak dapat memikirkan solusi lain dalam menghadapi rakyat Iran yang besar, sehingga mereka berulang kali mengajukan rencana lama yang sama,” kata Araghchi.
Kepala Pentagon Pete Hegseth pada Senin mengatakan Iran tidak akan mampu menghadapi tekanan ekonomi tersebut. Ia menekankan bahwa Teheran pada akhirnya “tidak punya pilihan” selain kembali ke meja perundingan untuk membahas program nuklirnya.
AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada Februari ketika perundingan nuklir masih berlangsung.
Pemerintahan Trump kini mengandalkan sanksi ekonomi di tengah meredanya pertempuran setelah berbulan-bulan perang dan serangan sporadis. Namun, Hegseth tidak menutup kemungkinan AS kembali melancarkan serangan terhadap Iran.
“Jika kami perlu menggunakan serangan kinetik, kami akan menggunakannya. Jika Iran cukup bodoh untuk bertindak berlebihan atau mengganggu militer Amerika, kami akan melakukan apa yang perlu kami lakukan,” kata Hegseth kepada wartawan.
“Namun tekanan ekonomi, kami tahu, paling menyakiti mereka saat ini,” ujarnya.