Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Vietnam telah mengusulkan pengurangan pajak penghasilan orang pribadi dan badan usaha 30% bagi individu dan perusahaan yang memenuhi syarat pada 2026 dan 2027.
Berdasarkan usulan itu, individu yang berdomisili di Vietnam dan menjalankan kegiatan usaha dengan pendapatan tahunan lebih dari 10 miliar dong Vietnam atau US$ 391.000 (Rp 6,91 miliar, asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 17.680) akan mendapatkan pengurangan pajak penghasilan orang pribadi sebesar 30% untuk masing-masing tahun itu.
Advertisement
Laporan itu juga menyebutkan, pengurangan ini juga akan berlaku bagi perusahaan dan organisasi dengan pendapatan tahunan tidak melebihi 10 miliar dong Vietnam pada 2026 dan 2027.
Menteri Keuangan Vietnam Ngo Van Tuan menuturkan, usulan pemotongan pajak ini bertujuan untuk meringankan beban serta menstabilkan kegiatan produksi dan usaha bagi pelaku usaha kecil, sekaligus membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas makroekonomi.
Kementerian memperkirakan langkah tersebut akan mengurangi pendapatan anggaran negara sebesar sekitar 3,19 triliun dong Vietnam (US$ 124,7 juta atau Rp 2,2 triliun) pada 2026 dan 3,51 triliun dong Vietnam (US$ 137,2 juta atau Rp 2,42 triliun) pada 2027, menurut laporan tersebut.
Sebelumnya, pemerintah menyebutkan, usulan pemangkasan pajak akan diajukan ke parlemen bulan ini untuk mendapatkan persetujuan.
"Langkah ini bertujuan mendorong usaha rumah tangga, pelaku usaha perorangan, serta usaha kecil dan menengah untuk memperluas kegiatan produksi dan usaha mereka, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar pemerintah.
Adapun Vietnam menargetkan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan di atas 10%.
Bahlil Ungkap Alasan Indonesia Kalah dari Vietnam Saat Perang Dagang AS-China
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa perang dagang antara China dan Amerika Serikat mulai terlihat pada 2016-2017 dan turut berdampak pada Indonesia.
Hal itu disampaikan Bahlil dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku 10 Karya Nyata untuk Negeri Setengah Abad, Jumat (7/8/2026). Menurut dia, pada periode tersebut banyak perusahaan memindahkan investasinya dari China ke Vietnam.
“Dulu pada saat tahun 2016-2017 terjadi perang dagang antara China dan Amerika. Ada 32 perusahaan yang hengkang dari China ke Vietnam. Indonesia tidak dapat kebagian,” ujar Bahlil, Jumat (7/8/2026) malam.
Ia mengatakan, setelah kondisi tersebut terjadi, dirinya bersama Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas langkah pemerintah menghadapi situasi tersebut.
Menurut Bahlil, salah satu penyebab Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam adalah tingginya harga lahan di kawasan industri. Kondisi itu membuat biaya investasi manufaktur di Indonesia menjadi lebih mahal dibandingkan negara tetangga.
“Ternyata harga tanah di Vietnam, kawasan industrinya hanya Rp 600 ribu dan di Indonesia itu sampai Rp 2 juta,” kata Bahlil.
Kawasan Industri Terpadu Batang
Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah kemudian merancang strategi untuk meningkatkan daya saing investasi melalui pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah.
Kawasan itu dikembangkan untuk menyediakan lahan industri dengan harga yang lebih kompetitif, sekaligus menawarkan berbagai kemudahan berusaha dan insentif fiskal bagi investor.
Menurut Bahlil, penyusunan konsep dan master plan kawasan industri tersebut dilakukan oleh tim Kementerian Investasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki iklim investasi nasional.
“Penyusunan konsep dan master plan Kawasan Industri Terpadu Batang dilakukan oleh tim Kementerian Investasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki iklim investasi nasional,” ucap Bahlil.
Ia berharap kawasan industri tersebut dapat menjadi magnet baru bagi investasi manufaktur yang sebelumnya lebih banyak mengalir ke negara-negara tetangga.
“Jadi ini yang sudah dilakukan. Dan itu kita lakukan konsepnya, master plan-nya semuanya dilakukan oleh teman-teman Kementerian Investasi. Bukan saya yang hebat, tapi tim Kementerian Investasi yang hebat,” tandas Bahlil.