Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa suntik mati PLTU dieksekusi secara bertahap demi menjaga keberlangsungan industri dan memastikan kesiapan energi pengganti.
Yuliot menjelaskan, letak pembangkit listrik yang masuk dalam radar evaluasi tidak hanya terpusat di satu titik, melainkan tersebar di berbagai daerah, termasuk Jawa, Sumatra, hingga kawasan-kawasan industri vital. Oleh karena itu, faktor keberlanjutan industri menjadi pertimbangan utama.
Advertisement
"Ini bertahap, karena lokasinya bukan hanya di Pulau Jawa. Ini ada di Sumatera, ada di beberapa kawasan industri. Tentu kita memperhitungkan keberlangsungan industri juga," ucap Yuliot ditemui dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2026 dikutip dari Antara, Rabu (19/8/2026).
Kementerian ESDM telah mengidentifikasi sebanyak 15 PLTU yang mencatatkan tingkat emisi relatif tinggi. Meski demikian, penghentian operasional belasan pembangkit tersebut harus dikaji secara mendalam agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan energi nasional.
"Jadi untuk pensiun dini, ini kan kita melihat, ini pembangkit-pembangkit yang emisi tinggi. Untuk pembangkit-pembangkit yang emisi tinggi, kita juga sudah melakukan evaluasi," ujar Yuliot.
Hitung Potensi EBT
Untuk mengisi celah daya yang hilang akibat penghentian PLTU, pemerintah tengah menghitung potensi pasokan dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Salah satu tumpuannya adalah memanfaatkan program percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan berkapasitas 100 gigawatt.
"Memperhitungkan energi pengganti. Jadi nanti kalau dari renewable energy, apakah sebagian itu bisa digantikan dari program percepatan 100 gigawatt untuk serapannya," jelasnya.
Kementerian ESDM turut menyoroti krusialnya kesiapan kapasitas pembangkit EBT sebelum benar-benar memensiunkan PLTU yang ada. Yuliot optimistis, dengan adanya percepatan serta dukungan pendanaan yang memadai, komitmen transisi energi Indonesia dapat terealisasi sesuai jadwal.
"Kita targetkan sesuai dengan komitmen kita 2030-2035 itu bisa dilaksanakan," ujar Yuliot.