Liputan6.com, Jakarta - Peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional sekaligus mendorong efisiensi kredit domestik.
Associate Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Bowo Setiyono menilai, KKI memiliki prospek positif karena terintegrasi dengan ekosistem QRIS yang telah memiliki basis merchant luas. Kebijakan perluasan merchant dengan Merchant Discount Rate (MDR) 0% juga dinilai dapat memperkuat manfaat KKI bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
Advertisement
“Peluncuran KKI oleh Bank Indonesia bersama ASPI patut diapresiasi sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian sistem pembayaran nasional,” kata Bowo saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (18/8/2026).
Ia mengatakan integrasi KKI dengan QRIS dapat memperluas pemanfaatan instrumen pembayaran domestik. Menurut dia, arah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional dan mendorong pertumbuhan UMKM lokal.
“Integrasi langsung dengan ekosistem QRIS yang sudah menjangkau puluhan juta merchant, kebijakan MDR 0% yang diperluas, serta niat baik untuk mendorong pertumbuhan UMKM lokal menunjukkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi kemandirian ekonomi digital nasional,” ujarnya.
Namun, dia mengingatkan keberhasilan KKI tetap bergantung pada kualitas implementasi dan perlindungan konsumen. Perbankan penerbit perlu memiliki standar yang jelas agar perbedaan bunga, biaya, dan denda tidak membingungkan pengguna.
“Standarisasi perlindungan konsumen antar-bank penerbit perlu diperkuat agar tidak ada kesenjangan bunga, biaya, atau denda yang membingungkan masyarakat,” katanya.
Ia juga menilai literasi keuangan perlu diperkuat seiring kemudahan akses kredit melalui QRIS. Kemudahan tersebut harus diimbangi edukasi agar KKI tidak mendorong konsumsi berlebihan dan meningkatkan risiko kredit rumah tangga.
“Edukasi literasi keuangan harus berjalan beriringan agar kemudahan kredit lewat QRIS tidak justru mendorong perilaku konsumtif,” ujarnya.
Pentingnya Kesiapan Implementasi Kartu Kredit Indonesia
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet juga menyoroti pentingnya kesiapan implementasi KKI. Menurut dia, perlindungan konsumen, literasi keuangan, serta transparansi skema pembatasan produk UMKM lokal menjadi aspek penting agar kebijakan memberikan manfaat berkelanjutan.
“Standarisasi perlindungan konsumen antar-bank penerbit perlu diperkuat agar tidak ada kesenjangan bunga, biaya, atau denda yang membingungkan masyarakat,” kata Yusuf kepada Liputan6.com, Selasa (18/8/2026).
Yusuf mengatakan, skema penggunaan KKI untuk produk UMKM lokal juga membutuhkan mekanisme verifikasi yang jelas. Transparansi harga diperlukan agar kebijakan tersebut tidak menciptakan permintaan yang bersifat captive tanpa diikuti peningkatan kualitas produk.
"Skema pembatasan pada produk UMKM lokal perlu dilengkapi mekanisme verifikasi serta transparansi harga agar tidak menciptakan demand captive tanpa insentif kualitas,” ujarnya.
Syarat Penting Pengembangan Kartu Kredit Indonesia
Selain itu, Yusuf menilai penguatan infrastruktur keamanan siber menjadi syarat penting dalam pengembangan KKI. Evaluasi kebijakan secara berkala dan terbuka kepada publik juga diperlukan untuk memastikan implementasi KKI tetap efektif.
“Kesiapan infrastruktur menghadapi risiko siber dan evaluasi berkala yang terbuka ke publik akan menentukan apakah KKI benar-benar mampu memberi manfaat nyata dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, kepada Liputan6.com, Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang menilai KKI memiliki keunggulan karena seluruh proses transaksinya berlangsung di dalam negeri. Kondisi tersebut membuat KKI tidak bergantung pada jaringan pembayaran global seperti Visa atau Mastercard.
“KKI merupakan instrumen kredit domestik atau deferred payment hasil kolaborasi Bank Indonesia dan ASPI yang memproses seluruh transaksinya 100% di dalam negeri tanpa bergantung pada jaringan global seperti Visa atau Mastercard,” kata Hosianna.
Perkuat Daya Saing Produk
Menurut dia, pemrosesan transaksi secara domestik dapat mengalihkan biaya pemrosesan atau interchange fee kepada industri finansial dalam negeri. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ruang bagi perbankan nasional untuk menawarkan produk kredit yang lebih efisien dan kompetitif.
"Melalui pemrosesan lokal ini, biaya pemrosesan atau interchange fee kini dialihkan sepenuhnya ke industri finansial dalam negeri," ujarnya.
Hosianna mengatakan efisiensi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat daya saing produk kredit domestik. Masyarakat juga berpotensi memperoleh akses pembiayaan dengan biaya yang lebih murah apabila efisiensi tersebut diteruskan kepada konsumen.
"Perbankan nasional dapat menawarkan kredit yang jauh lebih murah, efisien, dan kompetitif bagi seluruh lapisan masyarakat," katanya.