Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera mengintervensi kenaikan harga beras di sejumlah daerah.
Tomsi menilai pengendalian harga beras perlu dilakukan lebih cepat karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok mayoritas masyarakat sekaligus memiliki pengaruh besar terhadap inflasi.
Advertisement
“Beras ini besar sekali. Jadi kalau sedikit saja kenaikan harga beras mengenai inflasi kita naik, karena semua makan beras. Kalau cabai, sebagian tidak makan cabai,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Tomsi menyoroti kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bone Bolango, harga beras tercatat naik sekitar 13 persen, sedangkan di Kabupaten Pohuwato mendekati 10 persen.
Ia meminta Pemda dan TPID segera turun ke lapangan untuk memastikan perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta faktor yang menyebabkan kenaikan.
Khusus Bone Bolango, Tomsi meminta Perum Bulog berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk segera menggelar operasi pasar.
Menurut dia, intervensi perlu dilakukan sejak awal agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.
“Jadi tidak boleh sedikit pun ada kenaikan harga beras dengan stok kita yang banyak,” tegas Tomsi.
Jangan Tunggu Harga Terlanjur Naik
Tomsi meminta Pemda tidak menunggu harga beras melonjak sebelum melakukan intervensi.
Menurut dia, TPID harus aktif memantau perkembangan harga dan segera mengambil langkah ketika mulai muncul indikasi kenaikan.
“Jangan nunggu naik dulu baru kita berbuat. Itulah gunanya supaya jangan sempat naik,” katanya.
Selain Bone Bolango dan Pohuwato, Tomsi meminta daerah lain yang mengalami kenaikan harga beras melakukan pengecekan langsung ke pasar.
TPID juga diminta memperkuat koordinasi dengan Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memantau perkembangan harga dan pasokan pangan.
Tomsi menilai ketersediaan stok beras nasional yang besar seharusnya dapat digunakan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga di daerah.
“Beras kita banyak, hampir 5,7 juta ton, terbanyak sepanjang sejarah. Kalau sampai naik, apalagi naiknya tinggi, ini berarti kesalahan ada pada kita,” tandasnya.
Jumlah Daerah dengan Harga Beras Naik Bertambah
Berdasarkan data BPS, kenaikan harga beras dapat memberikan tekanan terhadap inflasi. Pada September 2023, inflasi beras tercatat sebesar 5,61 persen, antara lain dipengaruhi kondisi musim kering dan curah hujan yang sangat rendah.
Sementara pada Februari 2024, inflasi beras tercatat mencapai 5,32 persen.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras juga bertambah.
“Jika dibandingkan dengan minggu lalu jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan harganya, yaitu 106 kabupaten/kota, sekarang menjadi 120 kabupaten/kota,” kata Ateng.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri secara langsung maupun daring oleh perwakilan BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, serta Kejaksaan.
Jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia juga mengikuti rapat tersebut secara daring.