Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan dana bencana sebesar Rp 5 triliun yang bersifat siap pakai atau on call untuk mendukung penanganan bencana di seluruh Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran tersebut dapat ditambah jika kebutuhan di lapangan melebihi dana yang tersedia.
“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” kata Purbaya dikutip dari Antara, Senin (17/8/2026).
Advertisement
Menurut Purbaya, tambahan anggaran akan diberikan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan permintaan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemerintah juga memastikan proses pencairan pendanaan untuk penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat. Mekanisme tersebut telah disiapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) khusus.
"Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas," katanya menjelaskan.
Selain anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan, BNPB juga memiliki dana siap pakai untuk memenuhi kebutuhan darurat di lapangan.
"Di BNPB juga sudah tersedia dana yang siap digunakan, sekitar Rp500 miliar dalam posisi siaga. Kalau kurang, kami tambahkan kembali," katanya menambahkan.
Dengan dukungan anggaran tersebut, pemerintah memastikan aspek pembiayaan tidak menjadi hambatan dalam proses penanganan bencana.
Pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran dengan kebutuhan nyata di lokasi bencana dan permintaan resmi BNPB.
Gempa NTT Telan 54 Korban Jiwa
Kesiapan dana bencana tersebut menjadi perhatian di tengah penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gempa terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pukul 05.58 WITA. Berdasarkan data BNPB hingga Minggu (16/8/2026) malam, sebanyak 54 warga meninggal dunia, 199 orang mengalami luka-luka, dan 9.963 orang mengungsi.
Selain itu, sebanyak 1.528 kepala keluarga (KK) tercatat terdampak gempa yang mengguncang sisi utara Pulau Flores tersebut.
BNPB juga mencatat kerusakan pada 2.403 rumah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.543 rumah mengalami rusak berat, 328 rusak sedang, dan 532 rusak ringan.
Dampak gempa juga dirasakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sebanyak 22 fasilitas pendidikan rusak, sedangkan 88 fasilitas pendidikan lainnya terdampak.
Untuk fasilitas kesehatan, BNPB mencatat 211 unit terdampak, yang terdiri dari 21 rumah sakit dan 190 puskesmas.
Infrastruktur Lainnya
Selain bangunan rumah dan fasilitas pelayanan publik, sejumlah infrastruktur lainnya juga terdampak gempa.
BNPB mencatat satu gudang Perum Bulog, 42 fasilitas umum, 65 rumah ibadah, 105 unit kantor, 18 fasilitas irigasi, serta 34 titik jalan terdampak gempa M 7,7 tersebut.
Pemerintah menyatakan dukungan pembiayaan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan agar penanganan bencana dapat berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran.