Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan lembaga baru yang bertugas mengawal seluruh belanja negara secara satu pintu. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya tegas pemerintah dalam menekan praktik penggelembungan anggaran (mark-up) dan kebocoran uang negara.
Prabowo menyoroti pentingnya pembenahan mendasar pada sistem belanja pemerintah. Ia menegaskan, segala bentuk praktik penyimpangan maupun manipulasi anggaran harus diberantas hingga ke akar-akarnya.
Advertisement
"Sudah saya sampaikan, kita akan membentuk satu lembaga yang mengonsolidasikan seluruh pembelanjaan pemerintah dalam satu pintu," ujar Prabowo saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Berlaku hingga Tingkat Desa
Presiden menerangkan bahwa aksi bersih-bersih tata kelola belanja negara ini tidak boleh hanya berhenti di tingkat pusat, melainkan wajib diterapkan secara konsisten di seluruh lini tingkatan pemerintahan.
"Pemerintah di semua tingkatan, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa harus bersama-sama menghilangkan praktik korupsi, penipuan, serta penggelembungan dalam pembelanjaan," tegasnya.
Ia pun kembali memeringatkan seluruh jajarannya agar senantiasa mengedepankan efisiensi dalam mengelola uang rakyat. "Pemerintah harus jauh lebih efisien di semua tingkatan. Kita harus memangkas seluruh pengeluaran yang tidak efisien," pungkas Kepala Negara.