Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia hanya memiliki paling banyak 300 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 31 Desember 2026. Adapun pemerintah Indonesia hanya akan mempertahankan BUMN yang produktif dan menciptakan nilai tambah untuk masyarakat Indonesia.
“Kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN.750 BUMN kita akan tutup,” ujar Prabowo, saat Sidang Tahunan MPR, Jumat, (14/8/2026).
Advertisement
Pemerintah hanya akan mempertahankan BUMN yang berdampak terhadap masyarakat Indonesia. “Hanya yang produksi dan ciptakan nilai tambah bagi rakyat, kita akan pertahankan,” kata dia.
Prabowo menuturkan, langkah menutup ratusan BUMN itu akan menjadi restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. “Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” kata dia.
Seiring langkah perampingan BUMN itu, Prabowo menuturkan, Indonesia akan berhemat Rp 50 triliun.”Kita telah hemat biaya over head Rp 50 triliun dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung,” kata dia.
Prabowo Minta Anak Cucu Perusahaan BUMN Dipangkas
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima Dirut PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri di kediaman Hambalang, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026). Dalam rapat itu, Prabowo memerintahkan agar layer-layer dan anak cucu perusahaan BUMN dipangkas, khususnya PT Pertamina dan PT PLN.
"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dikutip dari keterangannya, Minggu (9/8/2026).
Dia menjelaskan pemangkasan anak cucu perusahaan pelat merah itu untuk mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, Prabowo ingin produktivitas perusahaan BUMN meningkat.
"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," jelas Teddy.
Di sisi lain, Prabowo juga menerima laporan soal perkembangan program Biodiesel 50 (B50) yang telah diluncurkan pada Juli 2026 lalu.
"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori Bioethanol oleh Pemerintah," tutur Teddy.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Pertahanan RI Sjafie Sjamsoeddin, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dirut PT Pertamina Simon Mantiri, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendapat laporan mengenai penghematand ari pemangkasan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo menyebut, ada penghematan hingga Rp 50 triliun setelah 250 BUMN dikonsolidasi.
Penghematan Akan Bertambah
Prabowo mengakui, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah mampu memangkas 250 BUMN dari total 1.077 entitas. Hal tersebut langsung berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan, termasuk gaji direksi hingga komisaris.
"Mereka (Danantara) laporan, dengan ditutupnya 250 BUMN overhead biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah Rp 50 triliun, Rp 50 triliun, gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, Rp 50 triliun," ungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Diketahui, 250 BUMN tersebut dipangkas melalui proses konsolidasi seperti merger. Langkah strategis tersebut dilakukan Danantara dalam kurun waktu sekitar 18 bulan.
Kepala Negara memprediksi bahwa penghematan akan bertambah hingga akhir 2026 mendatang. Perkiraannya, penghematan bisa tercapai hingga Rp 80 triliun seiring pengurangan BUMN lainnya.
"Desember 31 (2026) saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa, bisa, bisa mendekati Rp 70 - Rp 80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara," sebutnya.