Liputan6.com, Moskow - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (13/8/2026) mengunjungi Kepulauan Kuril untuk pertama kalinya. Ia mendatangi Iturup, salah satu dari empat wilayah paling selatan di kepulauan tersebut yang berada di bawah kendali Rusia tetapi diklaim oleh Jepang.
Menurut Kremlin, Putin mengunjungi Iturup bersama Gubernur Sakhalin Valery Limarenko. Selama berada di pulau tersebut, Putin mendatangi kompleks pengolahan ikan, rumah sakit, dan sekolah setempat.
Advertisement
Laporan Anadolu menyebutkan, sejumlah pejabat tinggi Rusia sebelumnya telah mengunjungi Kepulauan Kuril, termasuk Perdana Menteri Mikhail Mishustin pada 2021. Dmitry Medvedev, yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, tercatat sebagai presiden Rusia pertama yang mengunjungi kepulauan tersebut pada 2010.
Jepang memprotes keras kunjungan Putin.
Perdana Menteri Sanae Takaichi menentang kunjungan tersebut, sementara pemerintah Jepang menegaskan wilayah yang disengketakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jepang, baik secara historis maupun berdasarkan hukum internasional.
Apa Itu Kepulauan Kuril?
Kepulauan Kuril merupakan gugusan pulau vulkanik dan pulau-pulau kecil yang memisahkan Laut Okhotsk dari Samudra Pasifik bagian utara.
Gugusan pulau tersebut membentang sekitar 1.300 kilometer dari ujung selatan Semenanjung Kamchatka di wilayah Timur Jauh Rusia hingga ke timur laut Hokkaido, pulau paling utara Jepang.
Dalam sistem administrasi Rusia, Kepulauan Kuril bersama Pulau Sakhalin masuk dalam wilayah Oblast Sakhalin.
Mengapa Rusia dan Jepang Bersengketa?
Sengketa wilayah antara Rusia dan Jepang berakar kuat pada babak akhir Perang Dunia II. Menurut catatan historis Agence France-Presse (AFP), Uni Soviet secara resmi menyatakan perang terhadap Jepang pada Agustus 1945, yang kemudian diikuti dengan aksi pengambilalihan seluruh rangkaian Kepulauan Kuril.
Laporan dari Reuters menjelaskan bahwa perselisihan yang terjadi saat ini secara spesifik berpusat pada empat wilayah paling selatan dari kepulauan tersebut. Wilayah-wilayah yang diperebutkan ini meliputi Pulau Iturup, Kunashir, Shikotan, serta gugusan pulau Habomai.
Dalam peta diplomasi internasional, Jepang menyebut keempat wilayah strategis tersebut sebagai "Wilayah Utara" (Northern Territories). Sebagai penegasan atas klaim historisnya, Tokyo juga menggunakan penamaan lokal, yaitu Etorofu untuk Pulau Iturup dan Kunashiri untuk Pulau Kunashir.
Sebagaimana diulas oleh BBC, Jepang berargumen bahwa keempat wilayah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan negaranya dan saat ini berada di bawah status "pendudukan" Rusia. Sebaliknya, Moskow dengan tegas menyatakan bahwa kepemilikan atas wilayah tersebut adalah sah dan mutlak milik Rusia berdasarkan hasil kesepakatan hukum pasca-Perang Dunia II.
Menurut analisis dari The Associated Press (AP), sengketa kedaulatan yang tak kunjung menemukan titik temu ini menjadi faktor utama yang membuat Rusia dan Jepang belum bisa menandatangani perjanjian damai resmi, bahkan setelah puluhan tahun Perang Dunia II berakhir.
Apakah Pernah Ada Upaya Menyelesaikan Sengketa?
Meski belum memiliki perjanjian damai, Uni Soviet dan Jepang pada 1956 menandatangani deklarasi bersama yang secara resmi mengakhiri keadaan perang dan memulihkan hubungan diplomatik kedua negara.
Dalam deklarasi tersebut, Uni Soviet menyatakan kesediaannya menyerahkan Shikotan dan gugusan Habomai kepada Jepang setelah kedua negara menandatangani perjanjian damai. Namun, perjanjian damai itu tak kunjung ditandatangani dan sengketa wilayah tetap tidak terselesaikan selama Perang Dingin.
Perundingan berlanjut setelah Perang Dingin dan menghasilkan sejumlah kesepakatan, termasuk Deklarasi Tokyo pada 1993 dan Pernyataan Irkutsk pada 2001. Pernyataan Irkutsk kembali menegaskan deklarasi 1956 sebagai dasar bagi kelanjutan perundingan damai.
Pembicaraan semakin intensif pada masa pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Pada 2018, Abe dan Putin sepakat mempercepat perundingan perjanjian damai dengan mengacu pada deklarasi 1956.
Namun, proses tersebut terhenti setelah perang di Ukraina dimulai pada 2022. Rusia kemudian menangguhkan perundingan perjanjian damai setelah Jepang menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.