Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sekitar 6 juta data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terindikasi dobel atau ganda. Untuk memastikan ketepatan data penerima manfaat, BGN saat ini menggandeng Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan temuan tersebut diketahui dalam proses pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Meski begitu, menurut Sudaryono data ganda tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya jutaan penerima fiktif.
Advertisement
“Kita menemukan ada praktik lama ya, ada data-data yang dobel yaitu sekitar ada 6 juta dobel ya,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Sudaryono mencontohkan data ganda dapat terjadi ketika seseorang tercatat sebagai santri di pesantren, tetapi pada saat yang sama juga tercatat sebagai siswa di sekolah lain.
“Biasanya misalnya orang di pesantren, dia dicatat di pondok itu tapi dia sekolah di SMP mana. Jadi itu dicatat dobel. Tapi bukan berarti 6 juta terus kali-kali-kali sekian miliar bukan,” ujarnya.
Selain data ganda, dalam pemutakhiran data terbaru BGN juga menemukan persoalan lainnya yaitu 414 dapur yang terindikasi belum ada, tetapi VA (Virtual Account)-nya telah diisi dana. Atas temuan ini, BGN kemudian mengembalikan dana sebesar Rp 311 miliar.
Sudaryono menyebut untuk memperbaiki akurasi data, BGN menandatangani kerja sama dengan Dukcapil Kemendagri terkait pemutakhiran data kependudukan.
Identifikasi Penerima Manfaat
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan data Dukcapil dapat membantu BGN mengidentifikasi penerima manfaat secara individual.
Tito menjelaskan data Dukcapil mencakup sekitar 98,7 persen penduduk Indonesia dan dilengkapi data biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, serta iris mata.
“Jadi tidak hanya data kuantitatif angka jumlah penerima manfaat, tapi siapa penerima manfaatnya bisa terdata,” kata Tito.
Dengan pemanfaatan data kependudukan dan biometrik, Tito berujar pencatatan penerima ganda dapat ditekan sehingga satu orang hanya tercatat sebagai satu penerima manfaat.
“Karena nggak bisa, itu bisa setiap orang berbeda ya wajahnya. Gampang sekali. Jadi satu orang, satu penerima manfaat dan itu bisa juga diikuti perkembangannya,” ujarnya.