Dukungan Prabowo Buka Jalan Restorasi 12 Juta Hektare Lahan Kritis

Penambangan anggota Polhut tersebut ditargetkan dapat mencapai 21 ribu personel atau setidaknya membuka penambahan 3.000 personel baru dalam waktu dekat.

oleh Tim RegionalDiterbitkan 10 Agustus 2026, 12:57 WIB
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Penyerahan Denda Administratif dan Lahan Kawasan Hutan di Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta Selatan. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan penuh terhadap upaya restorasi ekosistem di Indonesia sebagai modal penting pemerintah mempercepat pemulihan kawasan hutan yang terdegradasi.

Pernyataan itu disampaikan Menhut Raja Juli Antoni saat menghadiri peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 di Taman Wisata Alam (TWA) Angke, Jakarta, Senin, yang digelar bersama jajaran Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut.

"Saya berterus terang, saya pribadi merasa mendapat dukungan yang luar biasa dari Pak Presiden untuk ruang melakukan restorasi ekosistem ini," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa komitmen kuat Presiden Prabowo dalam pemulihan lingkungan bahkan telah ditegaskan secara terbuka di tingkat internasional saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu.

Dalam forum dunia tersebut, lanjutnya, Presiden menyatakan komitmen Indonesia untuk memulihkan degraded land atau lahan kritis nasional yang luasnya mencapai 12 juta hektare, di mana 6,7 juta hektare berada di kawasan hutan dan 1,27 juta hektare di antaranya merupakan areal konservasi.

Selain komitmen restorasi lahan kritis, bentuk dukungan konkret Presiden Prabowo juga ditunjukkan melalui pemenuhan dan penambahan jumlah personel Polisi Hutan (Polhut) untuk memperkuat pengawasan di kawasan konservasi.

Penambangan anggota Polhut tersebut ditargetkan dapat mencapai 21 ribu personel atau setidaknya membuka penambahan 3.000 personel baru dalam waktu dekat.

 

Restorasi Ekosistem Tidak Mudah

Raja Juli mengakui bahwa restorasi ekosistem ini tidak mudah, apalagi negara memiliki keterbatasan anggaran untuk melakukan semua yang ditargetkan dalam skala besar secara mandiri, tetapi hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti atau bersikap pesimistis.

"Sebagai policymaker dan regulator, negara memiliki keterbatasan. Banyak ruang lain yang masih bisa kita exercise, salah satunya membuka diri untuk bekerja sama dengan pihak mana pun yang berniat baik," ujar Menhut.

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya