Liputan6.com, Kuala Lumpur - Malaysia Aviation Group (MAG), perusahaan induk Malaysia Airlines, memerintahkan tes narkoba terhadap seluruh 1.260 pilot maskapai tersebut setelah seorang pilot ditahan di Indonesia atas upaya penyelundupan narkoba.
Dalam pernyataannya sebagaimana dilaporkan Free Malaysia Today, MAG mengatakan pemeriksaan langsung dimulai dan ditargetkan selesai pada 15 Agustus.
Advertisement
MAG juga akan menjadikan tes narkoba sebagai pemeriksaan wajib bagi seluruh pilot aktif, selain program tes secara acak yang selama ini sudah berjalan. Kebijakan tersebut selanjutnya akan diperluas kepada awak kabin.
Seorang pilot Malaysia ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) pekan lalu setelah petugas menemukan narkoba yang diduga disembunyikan di dalam bagasinya, termasuk 25 kilogram ekstasi.
MAG memastikan pilot yang ditangkap merupakan seorang second officer (kopilot) yang dalam penerbangan tersebut hanya menempati kursi tambahan atau jump seat di kokpit sebagai pengamat.
Menurut MAG, pilot tersebut telah tidak bertugas selama dua hari sebelum kejadian. Pesawat dalam penerbangan tersebut tetap dioperasikan dengan aman oleh dua pilot yang memenuhi kualifikasi.
"MAG menilai tindakan individu tersebut sama sekali tidak dapat diterima dan bertentangan dengan standar profesional yang harus dipenuhi setiap personelnya," ungkap MAG.
CEO sekaligus Presiden MAG Nasaruddin A Bakar menegaskan keselamatan operasional penerbangan dan kelayakan awak untuk bertugas merupakan hal yang tidak dapat ditawar.
"Meski insiden ini tidak mencerminkan profesionalisme sebagian besar karyawan kami, kami akan terus memperkuat langkah-langkah pengamanan untuk menjaga kepercayaan penumpang dan para pemangku kepentingan," ungkap Nasaruddin.
Pemeriksaan Menyeluruh
Sementara itu, Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Malaysia Tiong King Sing meminta instansi terkait tidak hanya membahas persoalan tersebut, tetapi segera menjalankan langkah-langkah perbaikan.
"Setiap pos pemeriksaan keamanan, setiap proses pemeriksaan, dan setiap prosedur pengawasan perbatasan menjadi tolok ukur bagaimana negara kita dinilai. Ketika sistem pengamanan itu gagal, dampaknya jauh melampaui satu insiden," tegasnya.
"Standar perekrutan, pemeriksaan latar belakang, pengawasan operasional, pemantauan terhadap posisi berisiko tinggi, serta perilaku profesional semuanya perlu diperiksa secara menyeluruh."
Tiong mengklaim sebelumnya telah menyoroti sejumlah celah terkait keamanan bandara, pengawasan perbatasan, risiko penyelundupan narkoba, serta kesiapan operasional petugas yang bekerja langsung di lapangan. Namun, menurut dia, peringatan tersebut justru dihadapi dengan budaya penyangkalan yang terus berlangsung.
Ia mengatakan persoalan tersebut mencakup kelemahan struktural dalam perencanaan tenaga kerja, kemampuan operasional menghadapi gangguan, serta manajemen risiko yang seharusnya sudah ditangani sejak jauh-jauh hari.
"Di sisi lain, pelanggaran keamanan sebesar ini tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan kekurangan tenaga kerja. Siapa pun dari kalangan internal yang membahayakan keamanan pintu masuk negara harus ditindak tegas sesuai hukum," imbuhnya.