Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memperkirakan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 ada sebanyak 63 juta.
Dia menjelaskan, angka 63 juta tersebut didapat setelah dilakukan pendataan dan refocusing terhadap penerima manfaat MBG.
Advertisement
"Recofusing kemudian data, tapi ini masih sementara ya, karena data final itu kita perlu waktu sampai 2 bulan. Tapi hari ini sudah dapat angka kira-kira 63 juta, tapi masih plus minus," ujar Zulhas dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Terkait Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).
Dia pun memastikan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian serta pihak terkait untuk segera membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
"Jadi fokus 3T kita selesaikan minggu ini, semua sudah lengkap data dan sebagainya," ujar Zulhas usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Terkait Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).
Selain itu, lanjut dia, fokus juga akan dilakukan kepada penerima manfaat MBG bagi 3B yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita.
"Juga fokus kepada 3B, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita sudah ketemu angkanya 11,15 juta, ini juga akan diselesaikan dalam seminggu dua minggu ini," papar Zulhas.
Namun, menurut dia, untuk data 13 ribu titik dapur SPPG yang akan dibuka, semuanya masih perlu waktu.
"Yang agak perlu waktu yang 13.000 (titik dapur SPPG) itu kita akan sisir, perlu waktu. Jadi semua akan diselesaikan dengan baik, yang adil bagi semua pihak," ujar Zulhas.
1.700 Dapur MBG Siap Beroperasi
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebut ada 1.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah siap kembali beroperasi untuk menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah dengan stunting tinggi.
"Dari data overlay, ada 1.700 data atau dapur yang sudah siap, sudah jadi tinggal operasional, yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri Terkait Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).
Namun menurut dia, pengaktifan kembali SPPG akan dilakukan secara bertahap, bukan langsung 1.700 dapur SPPG kembali beroperasi.
"Nanti ini bertahap kita bereskan. InsyaAllah mungkin minggu depan ada sekitar 300-an kita aktifasi, minggu depannya (ada) lagi, sehingga 13 ribu ini, ini kita sisir semua," ucap Sudaryono.
Dia menjelaskan, berdasarkan data BGN, ada sekitar 13 ribu titik SPPG. Namun, kesemuanya itu berbeda-beda statusnya, bahkan ada yang baru titik dapur SPPG saja.
"Jadi sudah ada di data kita sekitar 13 ribu lebih dapur, statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai," ucap Sudaryono.
Oleh karena itu, lanjut dia, dari data tersebut dilakukan pengecekan bersama dengan kementerian terkait. Keseluruhannya bakal dirilis pekan depan perlahan secara bertahap.
"Maka dari data ini (13 ribu dapur SPPG) kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap, insyaallah di minggu depan ini kita pelan-pelan release yang sudah siap," papar Sudaryono.
Pastikan Semua Transparan
Menurut Sudaryono, pengecekan juga dilakukan di pondok pesantren agar pemahamannya sama. "Termasuk yang pondok pesantren kami juga cek, dicek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda ada oknum-oknum yang kemudian mohon maaf, itu menjajahkan jasa di level bawah," ucap dia.
Sudaryono memastikan, seluruh proses kembali dibukanya dapur MBG ini dilakukan secara transparan sehingga tidak ada 'di bawah tangan'. "Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku, siapa pun mengaku bisa membantu, saya pastikan bahwa semua kita by system dan semuanya kita transparan," kata dia.
Sudaryono mengatakan, wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) juga menjadi prioritas dapur SPPG. "Kemudian minggu depan mana yang kurang itu prioritas kita, daerah Papua, NTT, Nias, daerah-daerah yang jauh di Kepulauan Maluku, Utara Maluku itu jauh-jauh dan mereka sangat membutuhkan dan dirapat ini seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga sudah mendapatkan keputusan untuk bagaimana dieskusi dengan baik," tutup Sudaryono.