Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI memperkuat diplomasi publik dan kapasitas negosiasi internasional sebagai langkah memperkokoh posisi Indonesia dalam tata kelola kehutanan global. Strategi ini juga diarahkan untuk mendukung visi Indonesia menjadi salah satu pemimpin diplomasi kehutanan dunia.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan, Indonesia memiliki modal besar untuk memainkan peran strategis di tingkat internasional, mulai dari luas hutan tropis, ekosistem mangrove terbesar di dunia, hingga kekayaan keanekaragaman hayati.
Advertisement
Namun, menurutnya, berbagai capaian tersebut perlu dikomunikasikan secara efektif agar mendapat pengakuan dan kepercayaan dunia.
"Indonesia memiliki hutan tropis yang luas, mangrove terluas di dunia, kekayaan biodiversitas yang luar biasa, serta berbagai praktik baik dalam pengelolaan hutan lestari. Namun seluruh capaian tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak mampu dikomunikasikan secara efektif kepada dunia. Produk yang baik harus dikenal, dipercaya, dan direkomendasikan," kata Ristianto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Pernyataan itu disampaikan usai Kemenhut menggelar Public Diplomacy and Negotiation Training (Beginner Cohort) di Bandung, Jawa Barat, pada 4-5 Agustus 2026. Pelatihan tersebut merupakan kolaborasi Kemenhut bersama Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5) dengan dukungan International Institute for Sustainable Development (IISD) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ristianto menjelaskan, penguatan diplomasi menjadi bagian dari arah kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang ingin Indonesia tidak hanya dikenal sebagai penjaga hutan tropis dunia, tetapi juga menjadi pemimpin dalam diplomasi kehutanan internasional.
Menurutnya, diplomasi yang kuat diperlukan agar berbagai keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan tidak hanya diakui, tetapi juga dipercaya dan menjadi rujukan dunia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, serta pembangunan ekonomi hijau.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan diplomasi kehutanan sebagai salah satu instrumen untuk memperluas kemitraan internasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum global.
Ristianto menilai setiap aparatur negara yang terlibat dalam forum internasional merupakan representasi Indonesia. Karena itu, keberhasilan diplomasi ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pesan nasional yang konsisten, kredibel, berbasis data, serta mampu membangun kepercayaan.
Dukung Pencapaian Target Iklim Global
Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia, lanjut Ristianto, tidak hanya berkepentingan menjaga kelestarian hutannya, tetapi juga menawarkan praktik terbaik, inovasi kebijakan, serta kerja sama internasional untuk mendukung pencapaian target iklim global, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya tersebut, Kemenhut menetapkan empat agenda strategis yang akan diperkuat melalui diplomasi publik.
Keempatnya meliputi perluasan pengakuan internasional terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK+), penguatan International Tropical Peatland Center (ITPC) sebagai pusat kerja sama pengelolaan gambut tropis, pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat pembelajaran pengelolaan mangrove dunia, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemimpin dalam pengembangan High Quality Carbon Market.
Keempat agenda tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai rujukan dunia dalam pengelolaan hutan berkelanjutan yang mampu menghadirkan manfaat bagi lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.