Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menambal kebocoran setoran pajak dari Wajib Pajak (WP). Kendati demikian, ia membantah isu yang menyebutkan pemerintah melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam upaya penagihan pajak tersebut.
Advertisement
Purbaya mengklarifikasi bahwa kabar keterlibatan TNI dalam mengoleksi pajak adalah hal yang tidak benar.
"Pasti mancing-mancing apakah babinsa mau dipakai gitu? Enggak, kita enggak pakai babinsa. Jadi itu pernyataan yang gak akurat," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Ia memastikan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang akan berada di garis depan. Upaya penagihan akan dilakukan secara lebih aktif, yang didukung oleh integrasi sistem perpajakan terbaru, Coretax.
"Kita biasa, orang-orang pajak yang ngumpulin, terus lebih aktif, iya. Gini kan software-nya cukup bagus, coretax, segala macam," ucap dia.
Tak Ada Kenaikan Tarif dan Pola 'Berburu di Kebun Binatang'
Menkeu Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun asal mengejar para wajib pajak. Langkah utama yang diambil adalah mendorong keterbukaan agar seluruh WP membayar kewajibannya sesuai aturan guna menutup kebocoran anggaran negara.
Ia menjamin tidak akan ada pendekatan sewenang-wenang seperti istilah 'berburu di kebun binatang'.
"Enggak akan ada kenaikan tarif pajak, maupun kita kejar-kejar, kata Pak Presiden tadi, berburu di kebun binatang, enggak ada seperti itu, kita ekstensifikasi. Masing-masing yang tadi enggak bayar pajak, bayar sesuai aturan," ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Optimis Pendapatan Pajak Naik 24%
Purbaya optimistis bahwa tanpa menaikkan tarif pajak sekalipun, pendapatan negara dari sektor perpajakan tetap berpotensi melesat hingga 24% apabila kebocoran berhasil ditekan.
"Jadi enggak ada kenaikan, hanya membalikkan semua sesuai aturan. Itu saja bisa naikin pertumbuhannya 24%," imbuh dia.
Pemerintah berfokus meminimalkan praktik manipulasi pajak dan akan memburu perusahaan-perusahaan yang selama ini disinyalir mangkir dari kewajibannya, berdasarkan temuan maupun aduan masyarakat.
"Yang jelas, kebocoran atau kekurangan pajak atau manipulasi bisa dihilangkan semaksimal mungkin. Terus, kita lebih aktif," ucapnya.
"Kalau kita curiga ada tempat-tempat yang tadinya enggak bayar pajak, kayak perusahaan baja itu, misalnya perusahaan-perusahaan lain juga, kan kita dapat laporan dari masyarakat juga. Kita akan follow up," beber dia.