Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah di Jawa Tengah. Terbaru, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro diamankan dalam operasi yang digelar pada Selasa malam, 28 Juli 2026.
Advertisement
KPK membenarkan adanya penangkapan tersebut. Namun, lembaga antirasuah belum mengungkap perkara yang menjadi dasar operasi tangkap tangan tersebut.
“Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Rabu (29/7/2026).
Penangkapan Anom Widiyantoro menambah daftar panjang kepala daerah asal Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026. Dalam kurun Januari hingga Juli, sedikitnya lima bupati di provinsi tersebut telah diamankan dalam operasi senyap lembaga antirasuah.
Berikut daftar bupati di Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026:
1. Bupati Pati Sudewo
Bupati Pati Sudewo menjadi kepala daerah pertama asal Jawa Tengah yang terjaring OTT KPK pada 2026. Ia diamankan dalam operasi tangkap tangan ketiga yang dilakukan KPK pada Januari 2026.
Sudewo kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
2. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
Pada Maret 2026, KPK kembali melakukan OTT terhadap kepala daerah di Jawa Tengah. Kali ini, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq diamankan dalam operasi yang berkaitan dengan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Fadia terjerat perkara pengadaan outsourcing atau tenaga ahli daya. KPK menduga terdapat pengondisian dalam proses pengadaan tersebut.
Bupati Lainnya
3. Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman
Masih pada Maret 2026, KPK kembali menggelar OTT yang menjerat kepala daerah asal Jawa Tengah. Kali ini, operasi tersebut menyeret Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Dalam OTT di Cilacap, KPK mengamankan 27 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
KPK kemudian menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Dalam perkara ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka.
4. Bupati Sukoharjo Etik Suryani
Memasuki Juli 2026, KPK kembali melakukan OTT terhadap kepala daerah di Jawa Tengah. Bupati Sukoharjo Etik Suryani menjadi kepala daerah keempat dari provinsi tersebut yang terjaring operasi senyap.
Dalam perkara ini, KPK mengamankan sejumlah pihak dan melakukan pemeriksaan awal di Polresta Surakarta sebelum membawa mereka ke Jakarta.
KPK menyebut OTT tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Etik Suryani terhadap perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo.
OTT Bupati Pemalang
5. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi kepala daerah terbaru dari Jawa Tengah yang diamankan KPK. Penangkapan tersebut menjadi OTT ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.
Usai melakukan penangkapan, penyidik KPK menggeledah dua rumah di Perumahan Mutiara Residence, Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (28/7/2026). Penggeledahan itu merupakan bagian dari rangkaian penyidikan OTT terhadap Anom Widiyantoro.
Setelah penggeledahan, kedua rumah yang berada di Blok B dan Blok C tersebut dipasangi stiker segel KPK.
Salah satu rumah di Blok B diketahui dihuni pria berinisial O yang dikenal warga sekitar berprofesi sebagai kontraktor. Sementara identitas penghuni rumah di Blok C belum diketahui secara pasti.
Penyegelan dua rumah tersebut dibenarkan oleh Ardi, warga Perumahan Mutiara Residence. Ia mengatakan sempat melihat sejumlah kendaraan datang ke lokasi sebelum petugas KPK melakukan penggeledahan.
"Tadi awalnya ibu-ibu melihat ada beberapa mobil berhenti di sekitar perempatan. Setelah saya cek, ternyata ada penyegelan rumah," tutur Ardi.
Ardi menjelaskan rumah di Blok C merupakan rumah kontrakan. Penghuninya juga jarang berinteraksi dengan warga sekitar sehingga identitas pemilik maupun penghuni rumah tidak banyak diketahui.
Maraknya OTT terhadap kepala daerah di Jawa Tengah menambah daftar panjang penindakan KPK sepanjang 2026. Dalam tujuh bulan pertama tahun ini, lembaga antirasuah telah melakukan 18 kali operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat dan kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia.