Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., yang tahun ini menetapkan status darurat energi nasional, mengatakan pada Senin (27/7/2026) bahwa tenaga nuklir dapat menjadi salah satu solusi bagi negaranya, yang menghadapi tarif listrik tertinggi di kawasan.
Marcos menyampaikan gagasan itu dalam pidato kenegaraan di hadapan sidang gabungan Kongres. Dalam pidato yang membahas berbagai isu tersebut, ia menempatkan lonjakan biaya energi dan inflasi akibat perang di Timur Tengah sebagai salah satu sorotan utama.
Advertisement
"Mungkin sudah saatnya kita kembali mempertimbangkan pemanfaatan tenaga nuklir," kata Marcos seperti dilaporkan CNA.
"Kami akan memastikan penggunaannya aman. Kami juga akan memastikan manfaat energi nuklir dijelaskan dengan baik kepada masyarakat."
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan—satu-satunya PLTN di Filipina—rampung dibangun pada dekade 1980-an. Namun, pembangkit itu tidak pernah dioperasikan karena persoalan korupsi dan kekhawatiran mengenai keselamatannya.
Filipina telah menggelar pembicaraan awal mengenai energi nuklir dengan sejumlah negara, termasuk Jepang, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat (AS).
Marcos tidak memaparkan secara terperinci rencana pemerintahannya terkait energi nuklir. Namun, pada Mei 2024, Filipina mengumumkan kesepakatan dengan AS untuk melatih warga Filipina membangun dan mengoperasikan PLTN.
Carlo Arcilla, mantan direktur Institut Riset Nuklir Filipina, mengatakan kepada AFP bahwa membahas kembali energi nuklir sebagai salah satu pilihan merupakan langkah yang sudah semestinya dilakukan.
"Memang benar kita memiliki tenaga air dan panas bumi, tetapi keduanya belum mencukupi. Kami mengalami banyak pemadaman listrik, terutama di Visayas," katanya, merujuk pada wilayah di Filipina tengah yang dihuni lebih dari 20 juta orang.
"Saya berharap presiden menindaklanjutinya dengan langkah konkret."
Menteri Energi Sharon Garin pada Maret mengatakan Filipina, negara kepulauan yang bergantung pada impor energi, berencana meningkatkan produksi listrik dari pembangkit batu bara untuk menekan biaya listrik ketika perang mengacaukan pengiriman gas.
Secara terpisah, Marcos mengumumkan serangkaian kebijakan untuk meringankan beban kelas menengah Filipina yang tengah tertekan. Salah satunya adalah membebaskan pajak penghasilan bagi warga yang berpenghasilan hingga 350.000 peso atau US$ 5.670. Sebelumnya, batas penghasilan bebas pajak ditetapkan sebesar 250.000 peso.