Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan pencapaian atau realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah mencapai 111.537 unit rumah hingga 23 Juli 2026. FLPP adalah program bantuan pembiayaan dari pemerintah untuk kepemilikan rumah subsidi.
"BP Tapera dalam menyalurkan dana bantuan pembiayaan FLPP di tahun 2026, per 23 Juli 2026 telah mencapai 111.537 unit rumah senilai Rp 13,874 triliun," ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (24/7/2026).
Advertisement
Jika dibedah berdasarkan latar belakang pekerjaan penerima manfaat, kelompok karyawan swasta mendominasi penyerapan rumah subsidi tersebut dengan porsi terbesar mencapai 71.250 unit (63,88%). Tempat kedua diduduki oleh pelaku wiraswasta sebanyak 19.254 unit (17,26%).
Adapun gabungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri berada di posisi berikutnya dengan pemanfaatan sebesar 10.944 unit (9,81%), sementara 10.089 unit (9,05%) sisanya terserap oleh sektor profesi lainnya.
Heru menegaskan bahwa pihaknya senantiasa memegang teguh mandat dari pemerintah dalam memperluas jangkauan kepemilikan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) lewat skema Program KPR Sejahtera FLPP.
Melalui rangkaian regulasi pendukung yang disiapkan pemerintah, Heru merasa yakin bahwa kemudahan akses pembiayaan pemukiman bakal kian terbuka lebar sekaligus mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah.
Cicilan Hingga 40 Tahun
Salah satu terobosan kebijakan yang memberikan angin segar bagi masyarakat adalah perpanjangan durasi cicilan (tenor) KPR Sejahtera FLPP. Jika sebelumnya masa angsuran dibatasi paling lama 20 tahun, kini ketentuannya diperpanjang hingga durasi maksimal 40 tahun.
Mekanisme tenor yang terbilang panjang ini secara otomatis menekan besaran angsuran bulanan menjadi jauh lebih ramah di kantong. Alhasil, daya jangkau masyarakat untuk mendapatkan hunian bersubsidi diperkirakan bakal meningkat pesat.
Di sisi lain, Heru menerangkan bahwa kriteria ambang batas pendapatan tertinggi bagi calon penerima manfaat Program KPR Sejahtera FLPP pun telah disesuaikan oleh pemerintah.
Kolaborasi dan Tata Kelola untuk Program 3 Juta Rumah
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai posisi BP Tapera sangat krusial dalam menyokong Program 3 Juta Rumah melalui tata kelola pemanfaatan serta pendistribusian dana FLPP.
Melalui penerapan manajemen yang bersih, akuntabel, transparan, serta sinergi yang makin solid bersama para pemangku kepentingan, ia optimistis BP Tapera dapat terus memupuk kepercayaan publik dan mempercepat hadirnya rumah murah yang layak huni bagi seluruh MBR di penjuru Tanah Air.