Viral Bule Bikin Event Lari di Bali dan WNI Dilarang Ikut, Satpol PP Sebut Tak Ada Izin

Dugaan diskriminasi mencuat setelah beredar tangkapan layar percakapan yang menunjukkan calon peserta diseleksi berdasarkan kewarganegaraan.

oleh Tim RegionalDiterbitkan 24 Juli 2026, 13:28 WIB
tangkapan layar event lari di Bali diduga diskriminasi. (istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Viral di media sosial event lari yang diduga mendiskriminasi warga negara Indonesia (WNI). Event yang diikuti oleh sejumlah warga negara asing (WNA) itu digelar komunitas di kawasan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Event itu disebut-sebut melarang WNI untuk ikut serta.

Dugaan diskriminasi mencuat setelah beredar tangkapan layar percakapan yang menunjukkan calon peserta diseleksi berdasarkan kewarganegaraan. Seorang yang mengaku warga Indonesia mendapat penolakan dan tidak diberikan akses ke komunitas tersebut.

Sementara, dalam salah satu tangkapan layar lainnya yang  beredar di Instagram, pengajuan dari seorang yang mengaku warga Jerman diterima. Postingan tersebut memicu protes dan netizen mempertanyakan dugaan pembatasan peserta berdasarkan kewarganegaraan tersebut.

Selain itu, netizen juga menyoroti aspek perizinan acara. Karena kegiatan  itu, disebut menggunakan jalan dan ruang publik.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara mengaku belum pernah dihubungi oleh penyelenggara dalam kegiatan tersebut.

"Yang pasti berkenaan dengan peraturan daerah (Perda) dan peraturan bupati (Perbup) yang kita pedomani masih kita konsultasikan dengan bagian hukum," kata kata dia, saat dikonfirmasi Jumat (24/7/2026).

tangkapan layar event lari di Bali diduga diskriminasi. (istimewa)

Belum Ada Izin

Dia menegaskan, segala kegiatan yang menggunakan fasilitas publik harus memperoleh izin.

"Yang pasti pemanfaatan jalan umum untuk kegiatan yang mengganggu aktivitas pengguna lainnya harus mendapat rekomendasi atau atensi instansi atau aparat yang menanganinya," imbuhnya.

Suryanegara menambahkan pihaknya hingga kini masih berkoordinasi terkait aspek aturan yang mengatur kegiatan tersebut.

"Untuk hal ini masih kita komunikasikan atau koordinasikan. Artinya dari kami Satpol PP sampai saat ini belum pernah dihubungi apalagi memberi rekomendasi," ujarnya.

 

Reporter: Moh. Kadafi/merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya