Liputan6.com, Jakarta - DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai usul inisiatif DPR.
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Selasa (21/7/2026).
Advertisement
Saat memimpin jalannya rapat, Ketua DPR Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi V DPR RI tersebut.
"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi V DPR RI tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" ujar Puan.
Seluruh anggota dewan yang hadir kemudian menyatakan persetujuannya terhadap usulan tersebut.
Adapun RUU tersebut mengatur perubahan menyangkut pengaturan transportasi berbasis teknologi informasi atau transportasi online.
Ketua Panja Martin Manurung menyebut, hak dan kewajiban pengemudi transportasi online nantinya akan diatur melalui undang-undang tersendiri.
"Pasal 225O ayat 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut, Ayat 4 "Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pengemudi transportasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan undang-undang"," kata Martin.
"Jadi tidak dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, tapi ada undang-undang tersendiri," sambungnya.
Perlindungan Pekerja
Sementara terkait perlindungan pekerja transportasi berbasis teknologi, kata Martin, akan diatur melalui undang-undang tersendiri sebagaimana tertuang dalam perubahan Pasal 225R.
Menurut Martin, Pasal 225O ayat 4 dan Pasal 225R memerlukan kajian lebih dalam. Sebab substansinya berkaitan dengan RUU Transportasi Online maupun RUU Perlindungan Pekerja Ekonomi Gig yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.