Liputan6.com, Jakarta - Dalam satu tahun sejak berdiri, Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi Tahun Anggaran 2025 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ini merupakan opini audit tertinggi yang berarti laporan keuangan Kementerian Transmigrasi disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Advertisement
Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI, Jakarta Selatan, Kamis (16/7).
"Komitmen kami sederhana, tetapi sangat penting: uang rakyat harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan kawasan transmigrasi serta kesejahteraan masyarakat," tegas Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara usai menerima LHP dari Pimpinan III BPK.
Menteri Iftitah Sulaiman menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Bagi kami, pemeriksaan bukan semata-mata instrumen pengawasan. Pemeriksaan adalah cermin. Melalui cermin itulah kami dapat melihat dengan lebih jernih apa yang telah berjalan baik, apa yang masih perlu diperbaiki, serta apa yang harus segera disempurnakan," ujar Menteri Iftitah.
Menteri Iftitah yakin tata kelola keuangan merupakan landasan bagi tercapainya program strategis Transformasi Transmigrasi yang telah disetujui Presiden.
Pada kesempatan tersebut, Pemeriksaan Keuangan III BPK menyerahkan LHP kepada 26 entitas kementerian dan lembaga negara.
"Kami menyimpulkan bahwa 20 entitas kementerian/lembaga dan enam laporan keuangan pengelola pinjaman maupun hibah luar negeri memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Kami mengapresiasi capaian ini sebagai hasil kerja keras para menteri, kepala lembaga, beserta seluruh jajarannya," ujar Pimpinan III BPK Prof. Akhsanul Khaq dalam sambutannya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mewakili seluruh kementerian dan lembaga negara yang hadir menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan negara harus bermuara pada manfaat nyata bagi masyarakat.
"Apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka menjaga akuntabilitas kerja agar menghasilkan dampak yang nyata, karena pada dasarnya uang yang kita pergunakan adalah uang rakyat yang harus kita pertanggungjawabkan," katanya.