Liputan6.com, Gaza - Rencana pemulihan Jalur Gaza yang disusun Board of Peace (BoP), badan bentukan Donald Trump, menyusut drastis. Gagasan awal untuk membangun kembali seluruh Gaza kini berubah menjadi proyek percontohan berskala kecil di wilayah selatan.
Mengutip laporan The Guardian, proyek itu berupa kamp sementara di dekat Rafah yang dirancang untuk menampung puluhan ribu warga Gaza. Jumlah tersebut hanya sebagian kecil dari sekitar 2 juta orang yang kehilangan tempat tinggal akibat perang.
Advertisement
Kamp itu direncanakan berada di bawah administrasi Palestina, dengan keamanan ditangani kepolisian Palestina bersama pasukan internasional.
Sejumlah persiapan awal telah dilakukan. Beberapa perwira asal Maroko dan Kosovo telah tiba di Israel untuk merintis pembentukan International Stabilization Force atau Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Pangkalan logistik untuk menyimpan kendaraan dan perlengkapan pasukan itu hampir selesai dibangun di perlintasan Kerem Shalom, antara Israel dan Gaza.
Namun, pembangunan kamp percontohan di dekat Rafah belum dimulai. Citra satelit hanya memperlihatkan tanah yang telah diolah, tanpa bangunan baru. Pangkalan pendukung ISF yang akan dibangun di kawasan kamp tersebut juga belum dikerjakan. Dengan persiapan yang masih sangat awal, proyek itu diperkirakan baru dapat terwujud pada akhir 2026.
Kemajuan berarti diperkirakan sulit terjadi sebelum Israel menggelar pemilu pada 27 Oktober. Pemilu itu dapat mengakhiri pemerintahan koalisi sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, meskipun belum tentu pemerintahan berikutnya akan lebih terbuka terhadap rencana pemulihan Gaza.
"Menjaga Proses"
Sejak gencatan senjata yang dimediasi Trump berlaku pada Oktober lalu, Israel berulang kali melanggarnya, menghalangi seluruh pekerjaan rekonstruksi, dan membatasi secara ketat masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Para diplomat Barat di Yerusalem menilai terbentuknya pemerintahan baru di Israel merupakan harapan terbaik bagi terciptanya kemajuan di Gaza.
BoP sendiri untuk sementara hanya dapat mempertahankan kemajuan yang sangat terbatas.
Seorang diplomat mengatakan BoP berusaha memastikan agar proses tersebut tidak berhenti sepenuhnya. Kegagalan proyek dikhawatirkan akan memberi ruang kepada kelompok-kelompok ekstrem dalam pemerintahan Israel yang mendorong pemindahan penduduk Palestina secara besar-besaran dan kolonisasi Gaza.
"Tujuannya adalah menjaga agar sesuatu tetap berjalan dan prosesnya tidak berhenti. Sebab, jika berhenti, ada kelompok lain dengan agenda yang lebih ekstrem yang siap mengambil alih," kata seorang diplomat di Yerusalem.
Pada saat yang sama, muncul kekhawatiran bahwa Netanyahu akan kembali melancarkan perang berskala penuh menjelang pemilu, terutama jika ia menghadapi ancaman kekalahan.
Sejak gencatan senjata berlaku, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 1.100 warga Palestina. Pasukan Israel juga berulang kali bergerak melampaui garis gencatan senjata yang membagi Gaza antara wilayah yang dikuasai Israel dan wilayah yang dikuasai Hamas.
Militer Israel kini secara langsung menduduki lebih dari 60 persen wilayah Gaza dan membentuk zona penyangga di luar wilayah tersebut. Jika perang besar kembali pecah, proyek percontohan di Rafah kemungkinan besar akan gagal sebelum sempat dimulai.
Muhammad Shehada, peneliti tamu di European Council on Foreign Relations, memperingatkan bahwa Israel dapat menjadikan kamp tersebut sebagai etalase propaganda.
Menurut Shehada, hanya sekelompok kecil warga Palestina yang akan ditempatkan di kawasan dengan kondisi lebih baik dan pengawasan ketat. Kamp itu kemudian dapat ditampilkan sebagai bukti adanya kemajuan untuk membenarkan peningkatan operasi militer Israel di wilayah Gaza lainnya.
Tekanan terhadap Israel Masih Terbatas
Para pejabat Israel berulang kali menyatakan perang akan kembali terjadi karena Hamas belum melucuti senjata. Hamas sendiri menegaskan bersedia meletakkan senjata dengan sejumlah syarat.
Dalam perundingan di Kairo pada akhir pekan lalu, Hamas dan perwakilan BoP membahas kemungkinan mekanisme pelucutan senjata. Pembicaraan mencakup senjata milik Hamas dan milisi pesaing yang didukung Israel, pihak yang akan menerima dan menyimpannya, serta apakah senapan serbu akan digolongkan sebagai senjata ofensif atau senjata pribadi.
Namun, proses itu sulit bergerak selama Israel terus melancarkan serangan udara dan memperluas wilayah kekuasaannya di Gaza.
"Selama Israel tidak berkomitmen untuk menarik diri secara bertahap dari Gaza dan mengubah keadaan di sana, tidak ada dasar untuk melakukan perundingan," kata seorang sumber Palestina kepada Haaretz.
Perwakilan tinggi untuk Gaza yang ditunjuk BoP, Nickolay Mladenov, juga menuai kritik. Dalam laporan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Mei, ia menyalahkan Hamas atas mandeknya proses perdamaian tanpa secara langsung menyebut pelanggaran Israel.
Tekanan terhadap Israel sejauh ini lebih banyak dilakukan secara tertutup. Aryeh Lightstone, negosiator utama pemerintahan Trump di Israel sekaligus penasihat BoP, mengirim surat kepada pemerintahan Netanyahu pada Juni.
Lightstone meminta Israel melonggarkan pembatasan terhadap barang bantuan yang dianggap memiliki "fungsi ganda", termasuk pipa air dan panel surya. Ia juga meminta persetujuan agar ISF dan kepolisian Palestina yang telah melalui pemeriksaan dapat memasuki Gaza.
Surat tersebut pertama kali diberitakan lembaga penyiaran publik Israel, Kan. Namun, menurut seorang pejabat yang mengetahui isi surat itu, pemerintah Israel belum menyetujui permintaan tersebut.
Kebuntuan itu menunjukkan betapa jauhnya rencana saat ini dari janji awal BoP. Ketika skema tersebut diluncurkan pada Januari, menantu Trump, Jared Kushner, menjanjikan pembukaan akses bantuan dan pemulihan infrastruktur dasar di seluruh Gaza dalam 100 hari.
Infrastruktur yang dijanjikan mencakup jaringan air, saluran pembuangan, listrik, rumah sakit, dan toko roti. Namun, setelah lima bulan tanpa kemajuan berarti, para pihak menyusun rencana percontohan yang jauh lebih terbatas dalam pertemuan di Siprus dua pekan lalu.
Pertemuan tersebut dihadiri Mladenov, Lightstone, para penasihat Tony Blair Institute, serta sejumlah anggota National Committee for the Administration of Gaza atau Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG).
NCAG terdiri atas 13 profesional dan teknokrat Palestina. Namun, Israel melarang mereka memasuki Gaza sehingga komite tersebut berkedudukan di Kairo sejak dibentuk pada awal tahun.
Pendanaan Masih Tanda Tanya
Berdasarkan rancangan terbaru, kamp akan dibangun menggunakan kabin-kabin portabel di zona penyangga dekat Rafah. Prioritas diberikan kepada warga yang sebelumnya tinggal di kawasan itu, meskipun kriteria lain untuk memilih calon penghuni belum ditetapkan.
Pasukan Israel direncanakan mundur dari garis di sekitar kamp. Keamanan perlintasan antara kamp dan wilayah yang dikelola Hamas akan dijaga oleh ISF bersama kepolisian Palestina yang dilatih di Mesir.
Namun, pelatihan kepolisian Palestina belum dimulai dan diperkirakan membutuhkan waktu beberapa bulan. ISF sendiri ditargetkan memiliki sekitar 5.000 personel, hanya seperempat dari jumlah yang semula direncanakan.
Pasukan itu akan berasal dari Maroko dan Kosovo, serta kemungkinan Albania dan Kazakhstan. Kerangka hukum yang mengatur keberadaan mereka juga masih dinegosiasikan dengan Israel.
"Saya kira proyek ini baru akan terwujud pada akhir 2026. Jika semuanya sudah berdiri dan beroperasi pada Desember, saya akan sangat senang," kata seorang pejabat yang mengetahui perencanaannya.
Sejumlah pihak mengecam proyek tersebut. Mantan perdana menteri Israel Ehud Olmert menyebutnya berpotensi menjadi "kamp konsentrasi". BoP membantah tudingan itu dan menyatakan warga akan bebas keluar-masuk kawasan tersebut.
Israel juga tetap memisahkan bantuan kemanusiaan dari kegiatan rekonstruksi. Jenis bantuan yang lebih beragam mungkin diperbolehkan masuk ke kamp, tetapi pembangunan kembali infrastruktur belum diizinkan.
Sumber pendanaan proyek itu juga belum jelas. Dari dana sebesar US$ 17 miliar yang semula dijanjikan untuk rencana perdamaian Gaza 20 poin Trump, hanya sebagian kecil yang telah tersedia.
Kelompok Donor Palestina Uni Eropa mengumumkan telah mengumpulkan 883 juta euro untuk memulihkan layanan air, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Dana tersebut dimaksudkan untuk melengkapi proyek-proyek BoP.
BoP juga membahas kemungkinan penggunaan sebagian dari sekitar US$ 11 miliar pendapatan pajak Palestina dan aset perbankan yang disita serta ditahan Israel untuk membiayai proyek tersebut.
Usulan itu memicu kemarahan Otoritas Palestina di Tepi Barat. Mereka menilai dana tersebut merupakan hak Palestina yang seharusnya diserahkan, bukan ditahan Israel lalu dialihkan untuk membiayai proyek lain.
"Dana-dana ini bukan milik Israel untuk ditahan atau dijadikan alat tawar-menawar. Dana tersebut harus segera dibebaskan tanpa syarat," kata Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina Varsen Aghabekian.
Aghabekian mengatakan proyek terbatas di Rafah menempatkan warga Palestina dalam dilema. Setiap langkah yang benar-benar menyelamatkan nyawa patut dipertimbangkan, tetapi pengaturan sementara tidak boleh menggantikan penyelesaian yang menyeluruh atau menormalisasi keadaan di Gaza.
NCAG dilaporkan terpecah dalam menyikapi proyek tersebut. Sejumlah anggota khawatir kamp Rafah akan membagi penduduk Gaza menjadi dua kelompok, dengan sebagian besar warga ditempatkan pada prioritas lebih rendah dalam penyaluran bantuan.
Shehada mengatakan rancangan itu sebelumnya berulang kali ditolak oleh komite secara keseluruhan. Tawaran makanan dan tempat tinggal yang lebih baik di dalam kamp dikhawatirkan memicu gelombang warga yang berusaha masuk secara bersamaan.
Keadaan tersebut berisiko mengulang insiden selama perang ketika pasukan Israel menembaki kerumunan warga Palestina yang mencari makanan di pusat distribusi bantuan yang dikelola Amerika Serikat dan Israel.