Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 10 kepala daerah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2026 ini. OTT terakhir menjerat Etik Suryani, bupati Sukoharjo.
Advertisement
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengomentari banyaknya kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Pada dasarnya, kata Tito, kepala daerah adalah orang-orang yang dipilih rakyat dan bukan diberi penugasan dari Kemendagri.
"Pertama, kepala daerah ini dipilih rakyat. Mereka bukan rekrutmen top-down. Dulu ketika saya menjadi Kapolri, dengan kapolda atau kapolres itu sistem komando. Sewaktu-waktu bisa kita copot kalau macam-macam. Kepala daerah berbeda," ujar Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Karena itulah, kata Tito, kewenangan Kemendagri terbatas. Selain itu, Kemendagri juga tidak bisa mengawasi secara terus menerus gerak gerik mereka.
"Mereka bukan anak kecil ya. Kepala daerah ini enggak bisa kita awasi 24 jam, 7 hari seminggu kita pelototin enggak mungkin ya. Kemendagri juga tidak punya kewenangan untuk memecat mereka," kata dia.
Perkuat Pembinaan Cegah Korupsi
Namun demikian, Tito menegaskan, Kemendagri selalu melakukan pembinaan dan penguatan sistem pencegahan korupsi. Salah satunya melalui kegiatan retreat kepala daerah yang menghadirkan sejumlah lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, hingga Polri untuk memberikan pembekalan mengenai integritas dan tata kelola pemerintahan.
Selain itu, lanjutnya, pengawasan pada kepala daerah dan pengelolaan keuangan daerah juga melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Semua sistem ini bisa saja diakali di lapangan. Pada akhirnya kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah," katanya.