Liputan6.com, Jakarta - Satu dekade setelah upaya kudeta yang mengguncang Turki pada 15 Juli 2016, Kedutaan Besar Turki di Indonesia kembali mengenang peristiwa tersebut sebagai momentum penting dalam mempertahankan demokrasi.
Peristiwa yang menewaskan ratusan orang tersebut menjadi titik balik yang memperkuat komitmen negara itu dalam menjaga demokrasi, stabilitas nasional, dan supremasi hukum.
Advertisement
Peringatan Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional tahun ini tidak hanya menjadi ajang mengenang para korban, tetapi juga menjadi refleksi mengenai pentingnya menjaga lembaga-lembaga negara dari ancaman yang dapat merusak sistem demokrasi.
Duta Besar Turki untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN, Talip Küçükcan, mengatakan peringatan 15 Juli bertujuan mengingat kembali bagaimana sekelompok oknum militer berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah serta pelajaran yang dapat diambil untuk masa depan.
"sepuluh tahun yang lalu sekelompok orang di dalam militer Turki yang melampaui rantai komando mereka untuk menggulingkan pemerintahan terpilih di Turki. Hari ini kita di sini untuk membahas apa yang terjadi sepuluh tahun yang lalu untuk mengambil beberapa pelajaran bagi hari ini dan untuk masa depan," ujar Talip dalam acara bertema 'National WIll and Democratic Resillience: The 10th Anniversary of 15 July', di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi salah satu momen paling kelam dalam sejarah demokrasi Turki. Berbeda dengan berbagai intervensi politik yang pernah terjadi sebelumnya, upaya kudeta pada 2016 dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer terhadap rakyat sendiri.
"ini bukan intervensi pertama dalam kehidupan politik di Turki. Jika kita melihat demokrasi kita, demokrasi kita telah menjadi sasaran beberapa kekuatan di masa lalu. Tetapi kali ini sangat berbeda karena beberapa anggota tentara Turki, seperti yang saya katakan, mereka keluar dari rantai komando dan mereka telah menggunakan tank dan pesawat untuk membom warga negara kita," katanya.
Seruan Presiden Erdogan
Talip menjelaskan, pada malam itu Presiden Recep Tayyip Erdoğan menyerukan masyarakat untuk turun ke jalan mempertahankan pemerintahan yang sah. Respons rakyat, media, lembaga negara, serta partai-partai politik dinilai menjadi faktor utama yang menggagalkan upaya pengambilalihan kekuasaan tersebut.
"Presiden Recep Tayyip Erdogan pada malam itu mengajak rakyat Turki turun ke jalan untuk membela demokrasi. Ya, di satu sisi kita membayar harga yang mahal, tetapi di sisi lain kita juga telah melihat bahwa demokrasi direbut kembali oleh rakyat di jalanan," tutup dia.