Liputan6.com, Nassau - Kepulauan Bahamas meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 10 Juli 1973.
Dikutip dari African American Registry, Jumat (10/7/2026), setelah Perang Kemerdekaan AS berakhir, Kerajaan Inggris memindahkan ribuan American Loyalist, penduduk koloni AS yang setia kepada Inggris semasa perang, ke Kepulauan Bahamas.
Advertisement
Mereka membawa para budak mereka dan mendirikan perkebunan di atas tanah yang diberikan.
Sejak saat itu, budak-budak Afrika dan keturunannya menjadi mayoritas penduduk. Lalu, pada 1807, perdagangan budak dihapus oleh Inggris dilanjut dengan penghapusan jual beli budak di Bahamas pada 1834.
Kemudian, Bahamas menjadi tempat aman untuk para budak afrika yang telah dibebaskan. Orang-orang Afrika yang dibebaskan dari kapal-kapal budak ilegal juga dipindahkan ke pulau tersebut oleh Angkatan Laut Kerajaan, sementara budak Afrika-Amerika dan suku asli Amerika Seminole kabur ke Bahamas dari Florida.
Masyarakat Bahamas bahkan dikenal mengakui kebebasan para budak yang dibawa oleh kapal dari negara lain yang datang ke Bahamas.
Sementara itu, penduduk keturunan Afrika di pulau tersebut mencapai 90% dari total populasi sebanyak 332.634 jiwa.
Perkembangan politik modern di Bahamas dimulai setelah Perang Dunia berakhir. Awalnya, partai-partai politik yang dibentuk tahun 1950 dibagi berdasarkan garis etnis.
United Bahamian Party (UBP) mewakili warga Bahamas keturunan Inggris. Selanjutnya, Progressive Liberal Party (PLP) mewakili mayoritas warga Bahama keturunan Afrika.
Kemudian, pada Januari 1964, konstitusi baru yang memberikan otonomi internal kepada Bahamas disahkan, dengan Perdana Menteri pertama Sir Roland Symonette dari partai UBP.
Lalu, pada 1967, Lynden Pindling dari partai PLP menjadi Premier berkulit hitam pertama di koloni Bahamas. Gelar tersebut diubah menjadi Perdana Menteri pada 1968.
Pada tahun tersebut, Pindling mengumumkan bahwa Bahamas akan mendapatkan kemerdekaannya secara penuh. Di tahun itu pula Kepulauan Bahamas menerima kendali yang lebih besar untuk urusan dalam negerinya.
Setelah itu, di tahun 1971, UBP bersatu dengan faksi yang memisahkan diri dari PLP untuk membangun partai baru, yaitu Free National Movement (FNM), sebuah partai yang tidak berbasis ras dan bertujuan untuk menentang kekuatan PLP yang dipimpin oleh Pindling.
Akhirnya, pada 22 Juni 1973, Dewan Bangsawan Inggris melakukan pemungutan suara untuk memberikan kemerdekaan kepada Bahamas. Lalu, Pangeran Charles menyerahkan dokumen resmi kepada PM Pindling yang menyatakan bahwa Bahamas adalah negara yang sepenuhnya merdeka pada 10 Juli 1973.
Bahamas pun bergabung dengan Commonwealth of Nations (Negara Persemakmuran) di hari yang sama. Pesatnya perkembangan ekonomi Bahamas menjadikannya tujuan utama untuk para imigran, terutama dari Haiti.
Di 1992, kekuasaan Pindling dikalahkan oleh Hubert Ingraham dari Partai FNM. Ia juga kemudian memenangkan pemilu pada tahun 1997 sebelum akhirnya PLP kembali berkuasa di bawah pimpinan Perry Christie. Ingraham berkuasa kembali tahun 2007-2012 kemudian disusul kembali oleh Christie dari 2012-2017.