Liputan6.com, Jakarta - Hoaks terkait pajak banyak beredar di masyarakat. Hoaks ini menyebar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.
Lalu apa saja hoaks terkait pajak? Berikut beberapa di antaranya:
Advertisement
1. Cek Fakta: Hoaks Menko Pangan Zulkifli Hasan Sebut Tugas Rakyat Hanya Bayar Pajak dan Tidak Campuri Urusan Pemerintah
Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan postingan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut tugas rakyat hanya membayar pajak tidak ikut campur urusan pemerintahan. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 18 April 2026.
Dalam postingannya terdapat foto Zulkifli Hasan dengan narasi:
"Zulhas Menegaskan: Tugas rakyat hanya satu, yaitu bayar pajak! tidak seharusnya ikut campur urusan pemerintah."
Akun itu menambahkan narasi:
"Kaya kerjanya bener aja pemerintah"
Lalu benarkah postingan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut tugas rakyat hanya membayar pajak tidak ikut campur urusan pemerintahan? Simak dalam artikel berikut ini...
2. Cek Fakta: Tidak Benar Ini Klaim Link Pendaftaran Pemutihan Pajak Kendaraan 2026
Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran pemutihan pajak kendaraan 2026, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 5 April 2026.
Klaim link pendaftaran pemutihan pajak kendaraan 2026 berupa tulisan sebagai berikut.
"🔥 PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN 2026 RESMI DIMULAI! 🔥
Buat kamu yang nunggak pajak… ini saatnya balik “bersih” tanpa beban 😱
✅ Bebas denda pajak kendaraan
✅ Bebas biaya balik nama
✅ Bebas denda progresif
Gak perlu takut lagi kena denda numpuk!Cukup bayar pajak pokok, kendaraan kamu langsung aman & legal 🚗
💥 Kesempatan langka, gak datang tiap saat!Jangan tunggu nanti, karena yang nunda biasanya nyesel di akhir 😏
📌 Berlaku sepanjang tahun 2026
📌 Untuk seluruh Indonesia
Gaskeun sebelum kelewatan! 🔥"
Dalam unggahan tersebut terapat menu daftar sekarang, jika diklik akan muncul link berikut.
"https://daftnow.linkpointinfo.space/?fbclid=IwY2xjawRBjUNleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeKnTO33QAZXvbDD0FkgNlUVCTpj0s3hXw8wiFFA8ht7EBLLoHSdbotfIn27I_aem_yv8p9_vK2bQ-VffgS7vaTA"
Link tersebut mengarah pada situs dengan tampilan halaman situs berupa formulir digital yang meminta sejumlah data pribadi, seperti nama lengkap, alamat lengkap dan nomor Telegram.
Benarkah klaim link pendaftaran pemutihan pajak kendaraan 2026? Simak dalam artikel berikut ini...
3. Cek Fakta: Klarifikasi Pemerintah Bakal Pungut Pajak Sepeda
Beredar kembali postingan yang mengklaim Pemerintah akan memungut pajak sepeda. Postingan itu beredar sejak awal pekan ini.
Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 6 Juli 2026.
Dalam postingannya terdapat tangkapan layar artikel berjudul:
"Pajak Sepeda Bakal Dipungut, Kemenhub Buka Wacana Pesepeda Bayar Pajak"
Akun itu menambahkan narasi:
"Jualan onlen sudah di pajak ..FB pro juga di pajak sekarang giliran sepeda ya kawan kawan .....!!
Setelah sepeda....!!
Siap2 nanti Kipas angin mesin cuci kulkas kompor gas strika catok rambut AC Aquarium keset pun Rencana di pajak ...!!
Saking kaya nya rakyat Indonesia buat gaji pejabat yang miskin2"
Lalu benarkah postingan yang mengklaim Pemerintah akan memungut pajak sepeda? Simak dalam artikel berikut ini...
Tentang Cek Fakta Liputan6.com
Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.
Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.
Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.
Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670.