Purbaya Proyeksikan Defisit APBN 2026 Sebesar 2,85 Persen

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan defisit APBN 2026 berada di level Rp 734,3 triliun. Angka ini dijaga aman demi membiayai program prioritas nasional.

oleh Immanuel ChristianDiterbitkan 07 Juli 2026, 20:00 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat memberi keterangan dalam Konferensi Pers APBN Kita. (merdeka.com/magang/Rendi Saputra)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan mencapai Rp 734,3 triliun atau setara dengan 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, pemerintah optimistis realisasi akhir defisit tersebut masih dapat ditekan hingga berada di bawah proyeksi awal.

Berdasarkan prognosis (outlook) tersebut, pendapatan negara diperkirakan mampu mencapai Rp 3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari target APBN. Sementara itu, belanja negara diproyeksikan menyentuh angka Rp 3.942,4 triliun atau 102,6 persen dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Selisih antara pendapatan dan belanja negara itulah yang membuat perkiraan defisit APBN berada di level Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB.

“Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini menjadi lebih rendah lagi pada realisasi akhir nanti,” kata Purbaya dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (7/7/2026).

 

Peran APBN sebagai Shock Absorber Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat Konferensi Pers APBN Kita. (merdeka.com/magang/Rendi Saputra)

Menurut Purbaya, APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan dinamika geopolitik dunia.

Ia mencontohkan kebijakan pemerintah yang memilih untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak dunia sedang melonjak tajam. Langkah berani tersebut dinilai sangat efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi domestik, meskipun sempat menuai kritik dari beberapa pihak.

“APBN berperan sebagai shock absorber (penahan benturan). Ketika harga minyak dunia naik, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan itu kami ambil demi menjaga stabilitas ekonomi sehingga momentum pertumbuhan tetap terjaga,” ujarnya.

 

Pendanaan Program Prioritas dan Disiplin Fiskal

Selain berfungsi menjaga stabilitas makro, APBN 2026 juga diarahkan secara agresif untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah. Beberapa program utama yang didanai antara lain:

  • Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
  • Revitalisasi fasilitas sekolah nasional
  • Layanan cek kesehatan gratis untuk masyarakat
  • Program Sekolah Rakyat
  • Pengembangan Koperasi Desa Merah Putih

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memegang teguh disiplin fiskal. Langkah ini diwujudkan melalui skema pembiayaan yang efisien serta pengendalian defisit yang ketat agar kredibilitas fiskal Indonesia di mata dunia tetap terjaga.

“APBN 2026 tetap dijaga agar selalu sehat dan berkelanjutan dengan pembiayaan yang efisien. Defisit dikendalikan dalam batas aman sebesar 2,85 persen terhadap PDB, atau bahkan lebih rendah lagi, agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya