Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memprioritaskan menjaga stabilitas fiskal negara, ketimbang mengabulkan usulan tambahan hak keuangan kepala daerah melalui skema persentase dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bernapas dulu lah. Fiskal kita, kita jaga dulu keberlangsungannya agar fiskal kita stabil, sehat, dan berkelanjutan,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Advertisement
Said mengungkapkan, pembahasan mengenai tambahan hak keuangan aparatur negara, termasuk kepala daerah, ditunda terlebih dahulu.
“Harapan saya direm dulu hal-hal yang menyangkut kebutuhan aparatur kita,” ujarnya.
Menurut Said, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif.
“Yang terpenting sekarang bagaimana kredibilitas fiskal kita jaga, kemudian pertumbuhan ekonomi kita inklusif. Tidak sekadar tumbuh, tapi masyarakat di bawah juga merasakan dampaknya,” katanya.
TKD 2027 Naik
Said juga membantah anggapan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2027 akan mengalami penurunan.
Menurut dia, pembahasan yang berjalan di Badan Anggaran baru sampai pada postur kebijakan fiskal.
“TKD turun itu kata siapa? Dalam pembahasan di Badan Anggaran baru postur. Hitungan saya dibandingkan 2026, TKD nanti akan naik dibandingkan Rp 649 triliun pada 2026,” ujarnya.
Ia menjelaskan besaran final TKD masih akan diumumkan Presiden saat penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 pada 16 Agustus mendatang.
Said menambahkan pemerintah juga berencana meningkatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), meski pelaksanaannya akan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat melalui skema earmarking.
Selain itu, Said memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 justru akan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau MBG, pasti turun,” katanya.
Menurut dia, perhitungan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan riil, termasuk jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan target penerima manfaat sekitar 84 juta siswa.
“Hitungan saya, kalau ditambah anggaran kesehatan seperti stunting dan ibu hamil, tidak lebih dari Rp 174 triliun,” ujarnya.
Said menilai penurunan anggaran bukan berarti kualitas program akan berkurang. Yang lebih penting, kata dia, adalah tata kelola dan mutu gizi yang diterima para penerima manfaat tetap terjaga.
“Yang penting menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima anak didik kita. Dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya tetap harus terjaga,” tegasnya.
Saat ditanya kapan besaran anggaran tersebut diputuskan, Said mengatakan pembahasan bersama pemerintah masih berlangsung dan baru akan ditetapkan pada September mendatang.
“Diketoknya nanti bulan September. Kan harus sama pemerintah,” pungkasnya.