Liputan6.com, Jakarta - Suasana peninjauan lahan cetak sawah di Desa Waninggap Kai, Distrik Semangga, Merauke Papua Selatan, Sabtu (4/7/2026), sempat diwarnai percakapan yang mengundang tawa. Namun, di balik candaan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan keresahannya.
Amran mengaku kerap diserang buzzer di media sosial yang menuding program cetak sawah pemerintah dijalankan secara paksa. Momen itu bermula ketika seorang petani Merauke, Yohanis Yandi, meminta pemerintah menambah program cetak sawah di kampungnya seluas 2.000 hektare.
Advertisement
“Saya ada masih mau tambah lagi 2.000 hektar lagi Pak,” kata Yohanis.
Mendengar permintaan itu, Amran langsung merespons dengan nada bercanda.
“Aku tambah, tapi dengan catatan kalau ada yang marah-marah di medsos langsung Bapak bicara,” ujar Amran.
Ia mengaku belakangan sering membaca tudingan di media sosial, terutama TikTok, yang menyebut program cetak sawah di Papua dilakukan secara paksa.
Menurut Amran, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal berbeda. Banyak petani yang meminta agar program diperluas karena telah merasakan manfaatnya.
Mendengar permintaan tersebut, Yohanis tanpa ragu menyatakan siap menjelaskan langsung kepada siapa pun yang meragukan program itu.
“Jadi kalau ada yang mau bicara datang di rumah saya. Saya 24 jam di rumah,” ujarnya.
Bagi Amran, jawaban spontan itu menjadi gambaran bahwa dukungan terhadap program datang dari masyarakat yang merasakan manfaatnya secara langsung.
Ia kemudian menegaskan, seluruh program cetak sawah dan optimalisasi lahan di Papua Selatan dibangun untuk masyarakat, khususnya putra-putri asli Papua, bukan untuk mengambil hak atas tanah mereka.
“Program ini milik rakyat, milik masyarakat putra daerah Papua. Jangan ada yang mengatasnamakan masyarakat mengatakan tidak setuju, karena faktanya setelah program berjalan pendapatan masyarakat naik hingga 300 persen. Bahkan sekarang masyarakat justru meminta tambahan cetak sawah,” tegasnya.
Papua Selatan Pusat Pengembangan Pangan
Papua Selatan saat ini menjadi pusat pengembangan pangan terbesar di Tanah Papua. Hingga 2026, pemerintah telah mengembangkan 48.934 hektare cetak sawah dan 53.499 hektare optimalisasi lahan di wilayah tersebut, atau hampir 100 ribu hektare kawasan produksi pangan. Secara keseluruhan, luas cetak sawah di Tanah Papua telah mencapai 83.030 hektare, sedangkan optimalisasi lahan mencapai 54.399 hektare.
Amran mengatakan pemerintah tidak hanya membuka sawah baru, tetapi juga membangun ekosistem pertanian modern melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, benih unggul, irigasi, brigade pangan, hingga pendampingan kepada petani. Menurutnya, teknologi pertanian yang selama ini digunakan negara-negara maju kini mulai diterapkan di Merauke untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
Program tersebut, lanjut Amran, mulai menunjukkan hasil. Indeks pertanaman meningkat dari 1,05 menjadi 1,82–2,00, diikuti kenaikan produktivitas padi, luas panen, produksi beras, hingga pendapatan petani.
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan lebih dari separuh program cetak sawah di Tanah Papua berada di Merauke. Bahkan hampir seluruh program optimalisasi lahan juga terkonsentrasi di kabupaten tersebut.
“Ini menunjukkan Merauke menjadi pusat pengembangan pangan di Tanah Papua,” kata Apolo.
Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung pengembangan kawasan pangan agar Merauke tidak hanya menjadi lumbung pangan Papua, tetapi juga mampu menjadi salah satu penopang ketahanan pangan nasional, bahkan ke depan menjadi daerah pengekspor beras.