Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membantah tudingan adanya pengkondisian terhadap aksi massa yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menegaskan tetap membuka ruang dialog dan menerima seluruh aspirasi masyarakat, baik yang pro maupun kontra.
"Terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG, saya rasa itu tidak benar. Karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat, suara masyarakat baik yang pro maupun yang kontra," ujar Plt. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana.
Advertisement
Kurnia menambahkan, saat ini pemerintah sedang fokus melakukan pembenahan internal demi mengoptimalkan pelaksanaan program MBG di lapangan. Perbaikan tata kelola tersebut dipimpin langsung oleh jajaran struktural Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru.
"Pada intinya yang saat ini sedang pemerintah lakukan adalah berusaha berbenah diri dalam hal Program Makan Bergizi Gratis. Sembari itu juga perbaikan-perbaikan dilakukan oleh pimpinan BGN yang baru," katanya.
Sebagai bagian dari standardisasi tata kelola dan efisiensi anggaran, BGN menerapkan kebijakan strategis pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa seluruh SPPG tidak akan menerima insentif selama masa libur sekolah. Berdasarkan data operasional, kebijakan yang menyasar 27.820 SPPG ini diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp3 triliun.
Komitmen Prabowo Tepati Janji Politik
Sikap terbuka pemerintah dalam menghadapi gelombang aspirasi ini mendapat respons positif dari pengamat publik. Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai langkah pemerintah yang bersedia membuka pintu dialog dengan para demonstran merupakan bukti berjalannya nilai-nilai demokrasi.
"Demonstrasi itu bagus untuk negara demokrasi. Hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah adalah mau menerima dan membuka dialog dengan demonstran. Hal itu menunjukan pemerintahan Pak Prabowo demokratis dan tidak anti kritik," kata Alwan.
Alwan juga menilai dinamika yang terjadi saat ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal program prioritas agar tepat sasaran. Menurutnya, respons cepat terhadap kritik merupakan langkah mitigasi yang tepat.
"MBG merupakan bentuk komitmen Pak Prabowo dalam menepati janji politik kampanyenya. Ketika ada kekurangan dalam implementasi MBG, pemerintah langsung melakukan mitigasi dan membuka ruang perbaikan ke depan," pungkasnya.
Melalui pola komunikasi yang dua arah dan transparan ini, aspirasi dari kelompok mahasiswa diharapkan dapat menjadi masukan konkret bagi pemerintah untuk menyempurnakan regulasi, sehingga asas manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat luas.