Rencana Pemprov DKI membeli Perum Pengangkutan Djakarta (PPD) hingga saat ini belum menemui kejelasan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menemui Menteri Keuangan Chatib Basri pekan depan.
"Proses PPD masih di Kemenkeu. Minggu depan saya mau ketemu Pak Menteri," ungkap gubernur yang dikenal degan nama Jokowi itu di kediamannya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2014).
Padahal, Jokowi mengaku, surat pengajuan sudah dilayangkan setahun lalu kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab dengan membeli PPD, nantinya manajemen transportasi umum di Jakarta menjadi terpusat. PPD nantinya menjadi pengelola utama seluruh angkutan umum Ibukota.
Kebutuhan itu, lanjut Jokowi, semakin mendesak karena Pemprov DKI sedang melakukan perbaikan armada angkutan umum dengan menambah jumlah bus. Selain itu, juga telah dilakukan integrasi antar angkutan, seperti Kopaja yang masuk jalur bus Transjakarta atau adanya Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).
"PPD kalau udah masuk ke kita, pool-pool komplet. Nah, ini bus sedang baru mulai jalan lagi," kata Jokowi.
Karena belum adanya kejelasan masalah prosedural pembelian PPD, Jokowi menambahkan, Pemprov DKI akhirnya tak lagi menganggarkan dana pembelian sekaligus pembayaran utang PPD dalam APBD DKI 2014.
Namun, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beberapa waktu lalu mengatakan, DPRD DKI telah setuju memasukkan anggaran pembelian PPD pada APBD 2015. (Rmn/Sss)
Baca juga:
Ahok: Anggaran Beli PPD Mungkin Tahun Depan
Jokowi Serahkan Pengelolaan Terminal ke PT Transjakarta
3 Kriteria Utama Direksi PT Transjakarta dari Jokowi
"Proses PPD masih di Kemenkeu. Minggu depan saya mau ketemu Pak Menteri," ungkap gubernur yang dikenal degan nama Jokowi itu di kediamannya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2014).
Padahal, Jokowi mengaku, surat pengajuan sudah dilayangkan setahun lalu kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab dengan membeli PPD, nantinya manajemen transportasi umum di Jakarta menjadi terpusat. PPD nantinya menjadi pengelola utama seluruh angkutan umum Ibukota.
Kebutuhan itu, lanjut Jokowi, semakin mendesak karena Pemprov DKI sedang melakukan perbaikan armada angkutan umum dengan menambah jumlah bus. Selain itu, juga telah dilakukan integrasi antar angkutan, seperti Kopaja yang masuk jalur bus Transjakarta atau adanya Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).
"PPD kalau udah masuk ke kita, pool-pool komplet. Nah, ini bus sedang baru mulai jalan lagi," kata Jokowi.
Karena belum adanya kejelasan masalah prosedural pembelian PPD, Jokowi menambahkan, Pemprov DKI akhirnya tak lagi menganggarkan dana pembelian sekaligus pembayaran utang PPD dalam APBD DKI 2014.
Namun, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beberapa waktu lalu mengatakan, DPRD DKI telah setuju memasukkan anggaran pembelian PPD pada APBD 2015. (Rmn/Sss)
Baca juga:
Ahok: Anggaran Beli PPD Mungkin Tahun Depan
Jokowi Serahkan Pengelolaan Terminal ke PT Transjakarta
3 Kriteria Utama Direksi PT Transjakarta dari Jokowi
