Mantan Kepala Militer Israel Bidik Posisi PM Netanyahu

Mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Gadi Eisenkot umumkan rencananya untuk maju sebagai perdana menteri.

oleh Teddy Tri Setio BertyDiterbitkan 01 Juli 2026, 14:03 WIB
PM Israel Benjamin Netanyahu. (Dok. AP Photo/Julia Nikhinson)

Liputan6.com, Tel Aviv - Mantan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Gadi Eisenkot, secara resmi meluncurkan kampanyenya untuk menjadi perdana menteri pada Rabu (1/7/2026).

Tokoh sentris yang kini memimpin partai baru Yashar itu berjanji menggantikan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ia tuding telah membawa Israel ke dalam "kekacauan" dan perpecahan.

Dalam pidato peluncuran kampanye, Eisenkot menyatakan pemilu mendatang akan menjadi momentum penting bagi masa depan Israel. Dengan mengusung slogan "Israel harus menang", ia berjanji menjadi pemimpin yang mampu mempersatukan seluruh warga negara, dikutip dari laman Times of Israel, Rabu (1/7).

"Oktober mendatang, pemerintahan Oktober yang mengerikan akan berakhir. Kita akan membuka babak baru yang jauh lebih baik dalam sejarah Israel," kata Eisenkot, merujuk pada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menjadi titik balik politik dan keamanan negara itu.

Mantan jenderal berusia 65 tahun tersebut menawarkan sejumlah agenda, mulai dari reformasi pendidikan, ekonomi, dan keamanan publik hingga peningkatan partisipasi warga ultra-Ortodoks (Haredi) dan warga Arab dalam dinas militer maupun layanan nasional. Ia juga berjanji mengatasi fenomena brain drain atau hengkangnya tenaga profesional dari Israel.

Meski tidak menyebut nama Netanyahu secara langsung, Eisenkot menuding kepemimpinan saat ini gagal menunjukkan akuntabilitas dan hanya memperdalam polarisasi masyarakat.

"Ini adalah kepemimpinan yang asing dengan akuntabilitas dan keteladanan. Ini adalah kepemimpinan yang penuh kebohongan," ujarnya.

Eisenkot juga mengkritik rencana pemerintah mengembalikan pengecualian wajib militer bagi pria Haredi serta menghapus sanksi bagi mereka yang menghindari wajib militer. Menurutnya, kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak adil bagi warga yang menjalankan kewajiban membela negara.

Sebagai bagian dari visinya, Eisenkot berjanji segera membentuk komisi penyelidikan negara untuk mengusut kegagalan yang menyebabkan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya ke Jalur Gaza.

Ia juga berkomitmen merehabilitasi wilayah utara dan selatan Israel yang terdampak perang serta meningkatkan dukungan bagi korban konflik, termasuk mereka yang mengalami trauma psikologis.

 

Janji Kampanye

Bendera Israel berkibar di dekat Gerbang Jaffa di Kota Tua Yerusalem (20/3). Gerbang Jaffa adalah sebuah portal yang dibuat dari batu yang berada dalam deret tembok bersejarah Kota Lama Yerusalem. (AFP Photo/Thomas Coex)

Dalam bidang pertahanan, Eisenkot mengusulkan pembatasan masa tugas pasukan cadangan maksimal 50 hari per tahun. Menurutnya, langkah itu diperlukan untuk mengurangi beban prajurit cadangan yang selama perang berkepanjangan harus bertugas hingga ratusan hari akibat kekurangan personel.

Meski mendapat dorongan dari sejumlah tokoh oposisi seperti Naftali Bennett dan Yair Lapid untuk membentuk koalisi, Eisenkot menegaskan belum berniat bergabung dengan partai lain kecuali dirinya memimpin aliansi tersebut.

Eisenkot merupakan mantan Kepala Staf IDF yang baru memasuki dunia politik sekitar empat tahun lalu. Setelah serangan Hamas pada Oktober 2023, ia bergabung dalam kabinet perang Netanyahu, namun mengundurkan diri pada 2024 karena menilai pemerintah tidak memiliki strategi yang jelas dalam perang di Gaza.

Meski dikenal sebagai pendukung kebijakan keamanan yang tegas dan mendukung operasi militer Israel di Gaza, Lebanon, maupun Iran, Eisenkot menilai Netanyahu gagal menyusun strategi jangka panjang pascaserangan Hamas dan justru membawa Israel semakin terisolasi di panggung internasional.

Dalam beberapa hari terakhir, Netanyahu membalas kritik tersebut dengan menyatakan bahwa jika pemerintah mengikuti saran Eisenkot yang menolak sejumlah operasi militer di Gaza, Hamas masih akan menguasai wilayah tersebut hingga kini.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya