Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan pembukaan kembali Bandara Husein Sastranegara di Bandung untuk penerbangan komersial mulai 17 September 2026 tidak mengurangi upaya pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah tetap mendorong optimalisasi Kertajati melalui berbagai kegiatan pendukung industri penerbangan, tidak hanya melayani penerbangan penumpang.
Advertisement
“Kami terus mendorong Kertajati untuk dioptimalkan. Tidak hanya untuk penerbangan, tetapi juga kegiatan yang berkaitan dengan industri penerbangan, seperti maintenance dan lainnya agar bisa memanfaatkan Bandara Kertajati,” ujar Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap berbagai bentuk pemanfaatan Kertajati selama mendukung operasional sektor penerbangan. Fokus utama saat ini adalah memastikan bandara tersebut dapat beroperasi secara optimal.
Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah rencana PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMF) memindahkan fasilitas maintenance, repair, and overhaul (MRO) helikopter ke Bandara Kertajati.
Selain itu, Kementerian Pertahanan juga sedang membahas peluang kerja sama dengan pabrikan pesawat asal Amerika Serikat untuk menjadikan Kertajati sebagai pusat perawatan pesawat angkut Hercules C-130.
Dudy menegaskan pemerintah akan terus mendukung seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerbangan di Kertajati, mulai dari layanan penerbangan hingga kegiatan perawatan pesawat.
“Kami terbuka terhadap segala upaya yang berkaitan dengan optimalisasi Bandara Kertajati. Kegiatan apa pun yang berhubungan dengan penerbangan akan kami dorong, baik operasional penerbangan maupun perawatan pesawat,” kata Dudy.
Bandara Kertajati Disiapkan Jadi Pusat Perawatan Pesawat Hercules di Asia
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) berencana menyiapkan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sebagai pusat maintenance, repair, and overhaul (MRO) atau perawatan pesawat C-130/Hercules di kawasan Asia.
Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat pertahanan nasional sekaligus mendukung pengembangan industri pertahanan Indonesia.
Rencana tersebut muncul setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Pentagon, Amerika Serikat, Pete menyampaikan niat untuk membangun pusat perawatan mesin pesawat Hercules.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan Bandara Kertajati dipilih karena memiliki sejumlah keunggulan dari sisi infrastruktur.
"Saat ini, terdapat rencana untuk menyiapkan kawasan Bandara Kertajati sebagai salah satu pusat MRO pesawat C-130/Hercules. Pemilihan Kertajati mempertimbangkan ketersediaan lahan yang luas serta fasilitas pendukung penerbangan yang sudah memadai," kata Rico dikutip dari Antara, Jumat (22/5/2026).
Menurut Rico, langkah tersebut memiliki nilai strategis bagi Indonesia, terutama dalam memperkuat posisi negara di sektor pertahanan dan penerbangan.
Selain itu, keberadaan pusat MRO pesawat Hercules di Indonesia diyakini dapat membuka peluang kerja sama lebih luas dengan negara-negara Asia yang juga mengoperasikan pesawat angkut Hercules.
"Langkah ini juga sejalan dengan upaya penguatan kemandirian industri pertahanan dan dukungan logistik penerbangan strategis nasional," ungkap dia.
Meski demikian, Kemhan belum menjelaskan secara rinci perkembangan proyek tersebut, termasuk tahapan pembangunan maupun target waktu realisasinya.
Jabar Mau Lepas Saham Bandara Kertajati ke Pemerintah Pusat
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah merancang skema melepas kepemilikan saham (swap share) Bandara Kertajati kepada pemerintah pusat. Selanjutnya membidik kepemilikan saham Bandara Husein Sastranegara Bandung sebagai kompensasi, dengan target terealisasi pada 2027.
Hal ini diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi melansir Anatara, Kamis (15/1/2026).
Dikatakan ika langkah ini merupakan opsi rasional untuk mengakselerasi pengembangan BIJB Kertajati agar ditangani sepenuhnya oleh pusat, sembari mengamankan aset daerah di lokasi lain.
"Pak Gubernur kemudian berpikir, salah satu alternatifnya untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati, memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat. Maksudnya saham yang dimiliki oleh provinsi di Kertajati yang dominan itu dilepas," ujar Dedi.
Poin paling krusial dalam negosiasi ini adalah rencana Pemprov Jabar untuk tidak sekadar melepas saham, melainkan menukarnya dengan hak kepemilikan di bandara yang terletak di jantung Kota Bandung.
"Diganti atau dilepas, dengan harapannya mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein," ujar Dedi menjelaskan skema tersebut.
Saat ini, Pemprov Jabar masih memegang dominasi kepemilikan saham BIJB Kertajati sebesar kurang lebih 70 persen, sementara sisanya dimiliki oleh PT Angkasa Pura II dan Koperasi ASN Jawa Barat.
Besarnya porsi saham daerah ini dinilai menjadi beban tersendiri dalam fleksibilitas pengembangan bandara.