Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurrahman menerima audiensi perwakilan massa aksi, Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dudung mendengarkan keluhan dari massa demo yang merasa ekonominya terdampak karena dapur MBG ditutup selama libur sekolah.
"Ada tiga hal tadi dari Mas Jeffrey ya, bahwa yang pertama dengan ditutupnya dapur selama libur sekolah, ini tentunya berdampak kepada penyelenggara, terutama relawan ya, karena memang sangat menggantungkan ekonominya dari MBG itu sendiri," kata Dudung di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Advertisement
Selain itu, massa aksi menyampaikan bahwa UMKM merasa terdampak karena penutupan MBG selama libur sekolah, sebab tak ada yang ingin beli bahan-bahan baku mereka. Mereka juga mendesak adanya moratorium.
Dudung menuturkan bahwa dari pembangunan 27.000 dapur MBG, sekitar 15.000 sudah selesai. Namun, hingga kini belum ada realisasi, khususnya 1.200 dapur MBG di daerah 3T.
"Ini kontraknya sudah berjalan, kemudian surat keputusannya sudah terima, dan bahkan sudah dijadikan jaminan ke bank, tapi realisasinya belum dilaksanakan," ujarnya.
Dudung menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan program MBG. Menurut dia, pemerintah saat ini memperkuat tata kelola program MBG agar semakin efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
"Kemudian yang sedang dilakukan saat inilah bukan mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG itu sendiri, melainkan memperkuat tata kelola agar pelaksanaan program semakin efektif, semakin akuntabel, dan semakin berkelanjutan," tutur Dudung.
Refocusing Penerima Manfaat
Dia menjelaskan kebijakan ditiadakannya MBG selama libur sekolah dimanfaatkan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan refocusing penerima manfaat.
Hal ini agar program MBG semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal kepada kelompok prioritas, sekaligus memastikan penggunaan APBN semakin efektif dan efisien.
"Kemudian bagi pemerintah, program MBG tidak hanya berbicara mengenai penyediaan makanan bergizi, program ini telah menjadi bagian dari pembangunan ekosistem nasional yang melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, BUMDes, pelaku logistik, yayasan, dan ribuan mitra penyelenggara di seluruh Indonesia," pungkas Dudung.